Politik

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komisi II DPR telah menyetujui revisi atau perubahan UU No.1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan UU No.2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) untuk dibawa dan disahkan menjadi undang-undang pada Rapat Paripurna, Selasa (17/2/2015) besok.

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang (OSO) menegaskan, MPR akhirnya memutuskan untuk kembali menggunakan istilah Empat Pilar. Penggunaan istilah empat pilar tersebut, bersifat final dan tidak lagi digugat secara hukum, termasuk Mahkamah Konstitusi (MK) sendiri.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta mengatakan,  bahwa salah satu tugas MPR RI adalah melaksanakan pemasyarakatan Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf (b) UU No.17/2014 tentang MPR RI, DPR RI, DPD RI, dan DPRD atau UU MD3.

BATAMTODAY.COM, Jakarta- Pemerintah dan Panitia Kerja Revisi UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Komisi II DPR akhirnya menyepakati pelaksanaan Pilkada serentak dilakukan pada 2015,  bukan 2016 seperti kesepakatan fraksi-fraksi di DPR dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), setelah melalui serangkaian perdebatan cukup alot.

BATAMTODAY.COM, Solo-Wiranto kembali menjadi Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dalam Musyawarah Nasional (Munas) II Partai Hanura di Solo, Jawa Tengah.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Jelang putusan praperadilan penetapan tersangka Komjel Pol Budi Gunawan  di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel), Anggota DPR asal Provinsi Kepulauan Riau dari FPDIP, Dwi Ria Latifa meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri.

BATAMTODAY.COM, Bogor-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan pembahasan revisi UU tentang Pilkada saat ini tinggal menyisakan dua poin permasalahan sehingga diharapkan dapat segera terselesaikan dan disahkan pada 17 Februari mendatang.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI akan membentuk Lembaga Kajian Independen yang akan bertugas melakukan kajian-kajian, terhadap persoalan ketatanegaraan termasuk wacana amandemen konstitusi dan menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negera (GBHN).