Penjabat Gubernur Kepri Harus Cermat Soal Usulan Status KEK untuk Batam

Penjabat Gubernur Kepri Harus Cermat Soal Usulan Status KEK untuk Batam

Oleh : Dodo

Jum'at | 22-01-2016 | 17:06 WIB

Anggota DPRD Kepri, Surya Makmur Nasution.

BATAMTODAY.COM, Batam - Penjabat Gubernur Kepri Nuryanto, diminta cermat dalam menyikapi usulan Kawasan Ekonomi Khusus mengingat keberadaan BP Batam berbeda dengan KEK di daerah lain, di Indonesia.

Anggota DPRD Kepri, Surya Makmur Nasution, berpendapat Penjabat Gubernur Nuryanto sebaiknya mempelajari kekhususan Batam secara komprehensif sebelum memberikan masukan kepada Presiden untuk menjawab tentang rencana perubahan BP Kawasan menjadi KEK.

"BP Kawasan punya sejarah kekhususan dalam sejarah pembentukannya. Batam dijadikan sebagai kawasan khusus atas dasar kepentingan negara dalam memajukan perekonomian nasional pada awal tahun 70an dimana pada saat itu belum terbentuk daerah otonom," kata Surya Makmur Nasution, dalam perbincangan melalui WhatsApp, Jumat (22/1/2016).

Perlunya mempelajari secara komprehensif, kata Surya, lantaran daerah-daerah di Indonesia yang menerapkan KEK ini belum cerita suksesnya. "Contohnya, seperti Tanjung Lesung (Banten), Sei Mangke (Sumut), Tanjung Api-Api (Sumsel)," kata dia.

Baca: Status FTZ Batam Diubah Jadi KEK dalam Bentuk Enclave

Surya Makmur memaparan semangat dan filosofi pasal 360 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pembentukan KEK adalah untuk kawasan strategis bagi kepentingan nasional. Oleh karena itu, harusnya pembentukan kawasan khusus apakah disebut kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (free trade zone) adalah untuk memajukan perekonomian yang dapat mendukung kepentingan perekonomian nasional.

"Jika pemerintah pusat serius untuk memperbaiki kinerja BP Kawasan Batam karena khawatir terjadi tumpang tindih atau dualisme, silakan diatur tentang urusan kewenangannya," kata dia.

Baca juga: Ombudsman RI Sebut Kewenangan BP Batam dan Pemko Batam Harus Dipertegas

BP Kawasan bekerja atas dasar pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat melalui PP 46/2007. Persoalannya, Pemerintah Pusat hingga sekarang dalam memberikan kewenangan otorisasi kepada BP masih setengah hati.â€Ž

"Konsep KEK harus diperluas. Jangan sampai di bawah Pemda sebagaimana di daerah lain. KEK di Batam harus dikelola oleh badan tersendiri yang mengurusi investasi asing, perdagangan dan kewenangan Pusat lainnya. Konsep ini juga harus bertanggung jawab kepada Gubernur sebagai perpanjangan tangan Presiden," tutupnya.

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Kejari Anambas Lidik Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung Puskemas Siantan Selatan

Mendagri, Menteri PKP, dan Menteri PU Teken SKB Percepat Pembangunan Tiga Juta Rumah Bagi MBR

Kapolri Ungkap Kesiapan Polri Kawal Pelaksanaan Pilkada 2024, Masyarakat Diminta Gunakan Hak Pilihnya Datang ke TPS

Pemerintah Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Pilkada 2024 di 545 Daerah Siap Digelar

Usai Cuti, Kepala BP Batam Dengarkan Laporan Kinerja dari Wakil Kepala BP Batam

Peras Pegawai untuk Pendanaan Pilkada, KPK Tetapkan Gubernur Bengkulu sebagai Tersangka

Bus Nirwana Garden Terlibat Kecelakaan di Jalan Raya Tanjunguban, Pengendara Motor Terjepit

Kejari Batam Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi RSUD Embung Fatimah

Bintan Resort Bakal Tambah 20 Hotel dengan Kapasitas 3.000 Kamar dalam 5 Tahun

Jadi Pelangsir Solar Subsidi di Batam, Bonataon Gunakan 13 Fuel Card dengan Untung Rp 2.200 Per Liter

Tokoh Pemuda Bintan Nilai Roby-Deby Pasangan yang Tepat untuk Masa Depan Bintan

Pria Paruh Baya di Bintan Diamankan Polisi Usai Cabuli Bocah 9 Tahun

Sambut Perubahan Kepri, Masyarakat Flobamora di Batam Komitmen Dukung Rudi-Rafiq

Muhammad Rudi Optimis Sektor Pariwisata Bakal Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kepri

Debat Kedua Pilkada Tanjungpinang, Rahma-Rizha vs Lis-Raja Adu Strategi Digitalisasi