Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Indonesia Dorong Reformasi Multilateral, Menlu Sugiono: Global South Harus Berperan Lebih Besar
Oleh : Redaksi
Sabtu | 11-01-2025 | 13:24 WIB
Menlu-Sugiono3.jpg Honda-Batam
Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2025 di Jakarta, Jumat (10/1/2025). (Kemlu)

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjadi motor penggerak reformasi multilateral demi menciptakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang lebih relevan dan arsitektur keuangan internasional yang inklusif.

Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2025 di Jakarta, Jumat (10/1/2025).

"Indonesia akan berada di garis depan untuk mewujudkan PBB yang siap menghadapi tantangan zaman, memperkuat arsitektur keuangan global, dan memperjuangkan kepemimpinan negara-negara Global South," ujar Menlu Sugiono, demikian dikutip laman Kemlu.

Menlu Sugiono membuka PPTM dengan menggambarkan dunia yang dilanda polycrisis --krisis yang saling berkaitan, mulai dari konflik geopolitik hingga krisis iklim. Ia menyoroti bahwa tidak ada kawasan yang sepenuhnya bebas dari konflik atau ketegangan, sementara solidaritas global semakin memudar.

"Multilateralisme saat ini kehilangan daya. Hukum internasional dan Piagam PBB semakin diabaikan. Arsitektur ekonomi global tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan zaman," tegas Sugiono.

Dalam situasi ini, Indonesia berkomitmen untuk tetap mendorong reformasi dari dalam melalui keanggotaan aktif di berbagai forum multilateral. Indonesia juga menegaskan posisinya sebagai negara yang berada di jalur tepat untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama terkait isu lingkungan dan transisi energi.

Terkait krisis iklim, Sugiono menekankan prinsip common but differentiated responsibilities (tanggung jawab bersama namun berbeda). Ia menyoroti bahwa negara berkembang memiliki keterbatasan finansial dan kapasitas dalam menghadapi perubahan iklim, sehingga negara maju harus membantu dan memberdayakan.

"Kewajiban dalam mengatasi perubahan iklim tidak bisa disamaratakan. Negara maju harus memimpin dan mendukung negara berkembang dalam menangani dampak iklim," tambahnya.

Menlu Sugiono juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo akan melanjutkan komitmen Indonesia menuju emisi nol karbon. Langkah ini mencakup pengembangan pasar karbon yang adil dan berkelanjutan untuk mendukung transisi energi di tingkat nasional dan global.

Dengan sikap tegas dan komitmen yang jelas, Indonesia terus menegaskan perannya dalam menciptakan tata kelola global yang lebih inklusif dan relevan di tengah tantangan dunia yang semakin kompleks.

Editor: Gokli