Infrastruktur Dasar Belum Tuntas, Anggaran Jumbo Rp 2,6 Miliar Bangun Pagar Kantor DPRD Batam

BATAMTODAY.COM, Batam - Pemerintah Kota Batam terus menggencarkan pembangunan infrastruktur yang disebut menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Namun di saat kebutuhan ruang kelas SD dan SMP masih mendesak, anggaran miliaran rupiah justru dialokasikan untuk pembangunan pagar Kantor DPRD Batam.

Berdasarkan data LPSE Kota Batam tahun 2026, proyek Belanja Modal Pagar Gedung Kantor DPRD memiliki pagu anggaran Rp 2,6 miliar dengan nilai HPS Rp 2,58 miliar. Tender dengan kode 10122297000 itu bersumber dari APBD 2026 dan berada di bawah Sekretariat DPRD Kota Batam.

Proyek ini telah melalui proses lelang dan kini memasuki tahap Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). Dari total 73 peserta, CV Putra Simotung Jaya ditetapkan sebagai pemenang dengan nilai penawaran Rp 2,35 miliar, tanpa tercatat adanya proses negosiasi harga.

Di sisi lain, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Batam, Riduwan Afandi, mengaku belum menerima laporan resmi terkait hasil lelang tersebut. Ia menyebut seluruh proses masih berada di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ).

"Prosesnya sudah kami serahkan ke BPBJ. Saat ini masih di sana, belum sampai ke saya," ujar Riduwan.

Ia juga menegaskan tidak ikut campur dalam proses lelang, termasuk terkait jumlah peserta maupun penentuan pemenang. "Kalau teknis lelang, siapa pemenang atau berapa yang ikut, silakan ke BPBJ. Saya tidak intervensi," tegasnya.

Riduwan menjelaskan, mekanisme lelang masih berjalan, termasuk tahapan masa sanggah sebelum hasil final dilaporkan ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

"Biasanya ada masa sanggah, setelah itu baru dilaporkan. Itu pun belum sampai ke saya," katanya.

Terkait desain, ia menyebut pagar DPRD akan mengadopsi model serupa dengan pagar di kawasan Pemko Batam dan Masjid Agung. Namun, pembangunan tersebut tidak akan rampung sepenuhnya dalam tahun 2026.

Di tengah proyek tersebut, kebutuhan dasar di sektor pendidikan justru masih menjadi sorotan. Sejumlah sekolah negeri di Batam masih menghadapi keterbatasan ruang kelas, terutama di tingkat SD dan SMP yang menjadi kewenangan pemerintah kota.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik terkait prioritas anggaran. Di satu sisi, pemerintah mendorong pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Namun di sisi lain, alokasi anggaran miliaran rupiah untuk pagar gedung dinilai belum menjadi kebutuhan mendesak dibandingkan fasilitas pendidikan.

Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai urgensi proyek pagar tersebut di tengah kebutuhan infrastruktur dasar yang masih belum terpenuhi sepenuhnya. 

Editor: Yudha

---