Politik

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pengamat politik hukum dan tata negara, Margarito Kamis, mengatakan bahwa dikeluarkannya surat permohonan pengesahan kepengurusan Golkar versi Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly bukti bahwa pemerintah telah mengintervensi konflik di internal Partai Golkar.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak gubernur/bupati dan walikota pada 9 Desember 2015. Sedangkan para pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah bisa mendaftar pada 22 Juli 2015.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Povinsi Kepulauan Riau, Soerya Respationo, menegaskan, PDIP tidak identik dengan Jawa. PDIP, kata Soerya, adalah partai nasionalis yang sangat memegang teguh nasionalisme serta Bhineka Tunggal Ika.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri saat ini sedang menyiapkan payung hukum bagi daerah yang penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dipercepat dari tahun 2016 menjadi 2015. Payung hukum akan memudahkan pemerintah daerah menyiapkan anggaran kepala daerah.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - DPP Partai Golkar kubu Munas Ancol yang sudah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna Y Laoly menegaskan, bahwa pengusulan pencalonan kepala daerah tingkat provinsi/kabupaten/kota saat ini dibawah kendali Agung Laksono selaku ketua umum,  bukan lagi dibawa nauangan Ketua Umum Munas Bali Aburizal Bakrie (Ical).

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menkum HAM Yasonna Laoly mengirim surat penjelasan yang isinya memperkuat keputusan Mahkamah Partai Golkar mengakui hasil Munas Ancol. Melalui surat penjelasan yang dikirimkan ke DPP Golkar yang dipimpin Agung Laksono, Yasonna meminta DPP lekas menyusun pengurus yang mengakomodir semua kalangan di Golkar.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk tidak mempermainkan dana hibah dan bantuan sosial dari pemerintah pusat, jelang pelaksanaan Pilkada serentak pada Desember 2015 mendatang.

BATAMTODAY.COM, Surabaya - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan pegawai negeri sipil (PNS), yang akan maju sebagai calon kepala daerah maupun wakilnya, terlebih dahulu wajib mundur dari kepegawaiannya.