Kewenangan BP Batam Perlu Diperkuat, Bukan Dibubarkan

Kewenangan BP Batam Perlu Diperkuat, Bukan Dibubarkan

Oleh : Gokli Nainggolan

Selasa | 19-01-2016 | 10:45 WIB

Ketua Ombudsman RI, Danang Girindrawardana. (Foto: Gokli Nainggolan)

BATAMTODAY.COM, Batam - Ombudsman RI menilai Kewenangan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) mengelola kawasan Free Trade Zone (FTZ) Pulau Batam perlu diperkuat, bukan dibubarkan sebagaimana yang diharapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

Ketua Ombudsman RI, Danang Girindrawardana, berpendapat pengembangan kawasan FTZ dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini bisa dilihat dari beberapa negara yang telah telah mengembangkan FTZ, seperti Cina, Thailand, Vietnam dan lainnya.

"Kawasan FTZ Indonesia yang belum karena kewenangannya belum dipertegas. Itu alasan kenapa kita (Ombudsman RI) lebih mendukung penguatan BP Batam," jelasnya di Batam, Senin (18/1/2016).

Di samping mendukung penguatan kewenangan BP Batam mengembangkan kawasan FTZ, Ombudsman RI juga mendorong agar BP Batam melakukan pembenahan. Misalnya, mengoptimalkan dan pemanfaatan alokasi lahan, melakukan beaty contest untuk calon pemegang Hak Pengalokasian Lahan (HPL), serta memberlakukan batas waktu progres pembangunan menghindari lahan tidur.

"BP Batam harus meningkatkan income. Bisa dari UWTO atau optimalisasi pelayanan bandara dan pelabuhan," katanya. Baca: Ombudsman RI Sebut Kewenangan BP Batam dan Pemko Batam Harus Dipertegas

Danang berujar, sejarah perjalanan BP Batam yang dulunya Otorita Batam, dibentuk dengan konsep besar untuk mengelola kawasan perdagangan bebas, menyaingi Singapura dan Malaysia. Konsep besar itu, kata dia harus dikembangkan, bukan dipreteli.

"Kita berharap konsep besar itu dikembangkan, bukan dipatahkan," ujarnya.

Editor: Dardani

TERKINI
POPULER

Turki Serukan OKI Pastikan Keanggotaan Penuh Negara Palestina di PBB

China Juara Uber Cup 2024, Indonesia Runner Up

Polri Kerahkan Kendaraan Listrik untuk Pengamanan World Water Forum ke-10 di Bali

Optimalkan Pemungutan Pajak Daerah, Kemendagri Tekankan Sinergisitas Antar-Pemda

Hafizha Bangga, Duta GenRe Bintan Ukir Prestasi

Korlantas Mulai Uji Coba Kirim Surat Tilang ETLE via WhatsApp

Pertamina Dukung Penggunaan Fuel Card 5.0 Pertlite di Batam

Jokowi Teken UU Desa, Kepala Desa Dapat Uang Pensiun dan Jabatan Capai 16 Tahun

Bobol Usaha Laundry, Dua Pria Diamankan Unit Reskrim Polsek Bintan Timur

Masyarakat Kepri Bakal Dapat 'Kartu Sakti' Fuel Card Plus AA Saat Bayar Pajak Tahunan Kendaraan

Pak Bupati! Tolong Sisihkan Sedikit Dana untuk Atlet Silat Bintan Ikut Popda Kepri 2024

Polsek Bintan Timur Bekuk Pelaku Pencurian di Dua TKP dalam Sehari

KPU Siap Hadapi Evaluasi Pemilu di DPR pada 15 Mei

Luhut Ingatkan Prabowo Tak Bawa 'Orang-orang Beracun' ke Pemerintahan, Sindir PKS?

Polisi Kawal Rapat Pleno KPU Penetapan Anggota DPRD Karimun Periode 2024-2029