Kewenangan BP Batam Perlu Diperkuat, Bukan Dibubarkan

Kewenangan BP Batam Perlu Diperkuat, Bukan Dibubarkan

Oleh : Gokli Nainggolan

Selasa | 19-01-2016 | 10:45 WIB

Ketua Ombudsman RI, Danang Girindrawardana. (Foto: Gokli Nainggolan)

BATAMTODAY.COM, Batam - Ombudsman RI menilai Kewenangan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) mengelola kawasan Free Trade Zone (FTZ) Pulau Batam perlu diperkuat, bukan dibubarkan sebagaimana yang diharapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

Ketua Ombudsman RI, Danang Girindrawardana, berpendapat pengembangan kawasan FTZ dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini bisa dilihat dari beberapa negara yang telah telah mengembangkan FTZ, seperti Cina, Thailand, Vietnam dan lainnya.

"Kawasan FTZ Indonesia yang belum karena kewenangannya belum dipertegas. Itu alasan kenapa kita (Ombudsman RI) lebih mendukung penguatan BP Batam," jelasnya di Batam, Senin (18/1/2016).

Di samping mendukung penguatan kewenangan BP Batam mengembangkan kawasan FTZ, Ombudsman RI juga mendorong agar BP Batam melakukan pembenahan. Misalnya, mengoptimalkan dan pemanfaatan alokasi lahan, melakukan beaty contest untuk calon pemegang Hak Pengalokasian Lahan (HPL), serta memberlakukan batas waktu progres pembangunan menghindari lahan tidur.

"BP Batam harus meningkatkan income. Bisa dari UWTO atau optimalisasi pelayanan bandara dan pelabuhan," katanya. Baca: Ombudsman RI Sebut Kewenangan BP Batam dan Pemko Batam Harus Dipertegas

Danang berujar, sejarah perjalanan BP Batam yang dulunya Otorita Batam, dibentuk dengan konsep besar untuk mengelola kawasan perdagangan bebas, menyaingi Singapura dan Malaysia. Konsep besar itu, kata dia harus dikembangkan, bukan dipreteli.

"Kita berharap konsep besar itu dikembangkan, bukan dipatahkan," ujarnya.

Editor: Dardani

TERKINI
POPULER

Kejari Anambas Lidik Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung Puskemas Siantan Selatan

Mendagri, Menteri PKP, dan Menteri PU Teken SKB Percepat Pembangunan Tiga Juta Rumah Bagi MBR

Kapolri Ungkap Kesiapan Polri Kawal Pelaksanaan Pilkada 2024, Masyarakat Diminta Gunakan Hak Pilihnya Datang ke TPS

Pemerintah Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Pilkada 2024 di 545 Daerah Siap Digelar

Usai Cuti, Kepala BP Batam Dengarkan Laporan Kinerja dari Wakil Kepala BP Batam

Peras Pegawai untuk Pendanaan Pilkada, KPK Tetapkan Gubernur Bengkulu sebagai Tersangka

Bus Nirwana Garden Terlibat Kecelakaan di Jalan Raya Tanjunguban, Pengendara Motor Terjepit

Kejari Batam Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi RSUD Embung Fatimah

Bintan Resort Bakal Tambah 20 Hotel dengan Kapasitas 3.000 Kamar dalam 5 Tahun

Jadi Pelangsir Solar Subsidi di Batam, Bonataon Gunakan 13 Fuel Card dengan Untung Rp 2.200 Per Liter

Tokoh Pemuda Bintan Nilai Roby-Deby Pasangan yang Tepat untuk Masa Depan Bintan

Pria Paruh Baya di Bintan Diamankan Polisi Usai Cabuli Bocah 9 Tahun

Sambut Perubahan Kepri, Masyarakat Flobamora di Batam Komitmen Dukung Rudi-Rafiq

Muhammad Rudi Optimis Sektor Pariwisata Bakal Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kepri

Debat Kedua Pilkada Tanjungpinang, Rahma-Rizha vs Lis-Raja Adu Strategi Digitalisasi