Nasional

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyayangkan peristiwa kerusuhan saat sidang putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Provinsi Maluku yang terjadi di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (14/11/2013) siang.

BATAMTODAY.COM - Awal November 2013, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi kembali melansir berita yang memprihatinkan. Disebutkan Mendagri, saat ini, 309 Kepala Daerah terlibat masalah hukum. Akhir tahun 2012 lalu, Mendagri juga menyebutkan ada 290 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi (hukum). Berarti dalam rentang waktu kurang dari satu tahun, jumlah Kepala Daerah yang terlibat masalah hukum bertambah 19 orang, atau lebih dari 1 orang setiap bulannya jika dirata-rata.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Badan Kehormatan (BK) DPD RI AM Fatwa menilai ada yang salah dalam sistem ketatanegaraan pasca reformasi sekarang ini, sehingga kelola negara terlihat lemah dan terjadi tumpang tindih di sana-sini.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Koalisi Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) mengecam segala tindakan balasan terhadap warga negara yang menggunakan haknya atas informasi sebagaimana dijamin dalam UUD 45 dan UU KIP, seperti halnya yang terjadi terhadap 11 mahasiswa Universitas Putera Batam (UPB).

BATAMTODAY.COM - Pertentangan Peraturan Menteri (Permen) ESDM dengan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) diadukan ke Menko Perekonomian. Pertentangan ini dinilai sebagai wujud langsung ketidakmampuan pemerintah mengelola mineral sumber daya alam.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menilai, perjuangan 11 mahasiswa dari Universitas Putra Batam (UPB), dalam memperjuangkan hak informasi atas nilai mata kuliah mereka yang diduga telah direkayasa pihak kampus, layak diberi gelar Pejuang Keterbukaan Informasi.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyatakan, ada sejumlah kepala daerah yang memintanya mencabut Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Hibah dan Bantun Sosial (Bansos) yang bersumber pada APBD.

BATAMTODAY.COM, Batam - Kekurangan anggota dalam menangani beragam konflik sosial di Kepri khususnya Batam seperti dikeluhkan Kapolda Brigadir Jenderal Endjang Sudradjat beberapa waktu lalu kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bukan tidak beralasan.