DPD RI Gelar RDPU Strategis Bahas Proyeksi Ekonomi dan Tantangan Menuju Pertumbuhan 8 Persen

BATAMTODAY.COM, Jakarta- Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan menghadirkan dua lembaga think tank nasional: Center of Economics and Law Studies (CELIOS) dan The Indonesia Economic Intelligence (IEI), bertempat di Ruang Rapat Mataram, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian penguatan peran konstitusional DPD RI dalam menyusun pertimbangan terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk RAPBN Tahun Anggaran 2026.

RDPU dibuka oleh Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi, yang menyampaikan bahwa forum ini penting dalam menyerap masukan berbasis data dan analisa dari para pakar guna memperkuat posisi DPD RI dalam fungsi pengawasan fiskal dan pengambilan kebijakan strategis.

Paparan pertama disampaikan oleh Media Wahyudi Askar, Direktur Eksekutif CELIOS, yang memaparkan tantangan struktural perekonomian Indonesia. Ia menekankan bahwa tekanan global akibat kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat, penurunan daya beli masyarakat, serta penyusutan kelas menengah berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan pemodelan CELIOS, kebijakan tarif baru AS dapat menurunkan PDB Indonesia hingga -0,2%, setara dengan Rp45 triliun. Media juga mengingatkan perlunya keberpihakan APBN terhadap rumah tangga, sektor riil, dan UMKM sebagai penopang utama perekonomian.

Sementara itu, Sunarsip, Chief Economist IEI, memfokuskan pemaparan pada strategi kebijakan untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029.

Dengan membandingkan pengalaman India dan Tiongkok, ia menekankan perlunya reformasi fiskal, penguatan tabungan domestik, serta peningkatan efisiensi belanja negara.

Sunarsip juga menyoroti pentingnya pembenahan struktur subsidi dan refocusing PMN (Penyertaan Modal Negara) untuk sektor berdampak besar (big impact).

Kedua narasumber menyampaikan analisa kritis terhadap efektivitas program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kebijakan hilirisasi, serta tantangan relokasi investasi dari kebijakan tarif AS.

Mereka mendorong agar program-program strategis pemerintah tidak hanya diarahkan pada pencapaian angka, tetapi juga keberlanjutan dan dampaknya terhadap ekonomi lokal.

Komite IV mencatat beberapa poin strategis hasil RDPU, antara lain:

1. Urgensi Reformasi Fiskal: Struktur APBN perlu diarahkan pada belanja yang produktif, terutama dalam menghadapi pembengkakan bunga utang dan penurunan PNBP.

2. Perlunya Evaluasi Hilirisasi: Kebijakan hilirisasi harus menjawab isu ketergantungan pasar, rendahnya teknologi lokal, dan keterlibatan UMKM dalam rantai nilai industri.

3. Dampak Tarif Ekspor: Tarif resiprokal AS perlu diantisipasi dengan diplomasi perdagangan, penguatan daya saing, dan percepatan diversifikasi pasar ekspor.

4. Program MBG Harus Pro-UMKM: Desain dan distribusi program MBG harus memperhatikan aspek pemberdayaan UMKM daerah agar memberi efek pengganda yang nyata.

5. Penguatan Ekonomi Domestik: Ketahanan ekonomi harus dibangun dengan strategi investasi yang inklusif dan pemanfaatan pasar modal domestik.

6. Hasil RDPU ini akan menjadi bagian integral dari rekomendasi resmi Komite IV DPD RI kepada pemerintah pusat, terutama dalam perumusan KEM-PPKF dan RAPBN 2026.

Editor: Surya

---