Nasional

JAKARTA, batamtoday - Perseteruan internal Mahkamah Agung (MA), yang melibatkan hakim agung Gayus Lumbuun dan juru bicara MA Djoko Sarwoko serta Sekretaris MA Nurhadi, kian panas. Gayus menduga ada gratifikasi mengalir ke MA.

JAKARTA, batamtoday - Politisi Partai Golkar Poempida Hidayatullah, menilai partai politik (parpol) cenderung tertutup bagi masuknya kaum muda dalam kancah perpolitikan

JAKARTA, batamtoday - Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional, Teuku Faizasyah, mengatakan, Indonesia dan Singapura satu persepsi menjaga stabilitas kawasan melalui kesepakatan ASEAN tentang kode perilaku (CoC) penyelesaian sengketa Laut China Selatan.

JAKARTA, batamtoday - Rapat Paripurna DPR mensahkan pembentukan Provinsi Kalimantan Utara sebagai provinsi ke-34 di Indonesia dan mensahkan pembentukan empat kabupaten baru lainnya, Kamis (25/10/2012) di Jakarta.

BATAM, batamtoday - Sumpah jabatan yang dilakukan penyelenggara negara saat ini terabaikan akan makna dan nilai-nilai yang terkandung didalam empat pilar bangsa yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

JAKARTA, batamtoday - Pengamat politik penyiaran dari Universitas Esa Unggul Jamaluddin Ritonga  mendesak agar DPR segera menuntaskan revisi RUU (Rancangan Undang-Undang) Penyiaran Nomor 32 tahun 2002, karena sangat berpotensi terjadinya monopoli penyiaran televisi, radio, media cetak dan lainnya yang belum diatur secara tegas dalam RUU penyiaran tersebut. 

JAKARTA, batamtoday - Setelah politisi Aria Bima dan Hidayat Nur Wahid, giliran Tim Aliansi Mahasiswa Tolak LSM Asing mengecam keras seruan boikot produk hutan Indonesia yang gencar dilakukan LSM asing, seperti Greenpeace dan Rainforest Action Network (RAN). Guna menyelamatkan perekonomian Indonesia dari penjajahan gaya baru, ratusan, bahkan ribuan massa akan mengusir paksa Greenpeace dan LSM asing dari Indonesia.

JAKARTA, batamtoday - Dengan kewenangan terbatas, ternyata dalam prakteknya para wakil daerah dalam DPD RI masih merasakan bahwa kewenangan terbatas itu pun masih dipasung lagi, sehingga para anggota DPD RI tidak dapat berbuat banyak untuk memperjuangkan aspirasi daerah yang mereka wakili dalam proses legislasi nasional.