Nasional

JAKARTA, batamtoday - Mendagri Gamawan Fauzi menegaskan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) bisa digunakan untuk membeli tanah di suatu daerah tanpa harus memiliki KTP di daerah tersebut.

JAKARTA, batamtoday - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan Alquran di Kementerian Agama tahun 2011. Namun, belum ada pejabat Kementerian Agama yang akan diperiksa dalam waktu dekat ini. 

JAKARTA, batamtoday - Hasil survei yang menunjukkan terpuruknya popularitas Partai Demokrat (PD) dianggap sebagai fakta yang tak bisa dipungkiri. Karena itu kader PD harus mengaca diri, dan jika sampai akhir 2012 kasus dugaan korupsi yang menyebut elit Demokrat, termasuk Ketua Umum PD Anas Urbaningrum itu belum tuntas, maka perolehan suara PD dalam Pemilu 2014 diperkirakan kurang dari 10 persen. PD pun ke depan akan makin sulit menentukan arah politiknya.

JAKARTA, batamtdoay - Laksamana Muda Sadiman menjabat sebagai Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangkoamarbar) menggantikan Laksamana Muda Didit Herdiawan yang akan menjabat  Asisten Operasi Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) di Mabes TNI-AL.

JAKARTA, batamtoday - Peringkat Indonesia di Indeks Negara Gagal naik dari peringkat 64 ke 63. Hal itu berarti buruk karena semakin kecil peringkat negara di indeks tersebut berarti negara itu dalam perjalanan menjadi negara gagal.  

JAKARTA, batamtoday - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meminta keterangan tertulis Malaysia yang dilaporkan telah mengklaim tari Tor-tor dan Gordang Sambilan asal Sumatera Utara.

JAKARTA, batamtoday - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyambut baik langkah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) untuk ikut berperan serta dalam penanggulangan bencana nasional. Upaya ISNU itu dinilai dalam rangka membantu dan mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, damai, tentram dan sehat khususnya di daerah yang terkena bencana.

JAKARTA, batamtoday - Wakil Ketua MPR RI Hajrijanto Y Thohari mengatakan, NKRI akan terancam jika pemerintah tidak segera melakukan pemerataan atau menyelesaikan ketidakadilan di tengah masyarakat melalui perubahan yang drastis dalam APBN, yang kini jumlahnya telah mencapai Rp 1500 triliun. Sebab, selama struktur APBN yang digunakan untuk pembangunan hanya sekitar 20 persen, sedangkan 60 % habis untuk bayar gaji PNS dan 20 persen lagi untuk bayar hutang.