Ekbis

Jakarta, batamtoday - Pengusaha besar yang menolak pencabutan pembatasan atau "capping" kenaikan tarif dasar listrik maksimal 18 persen, sebagai sikap terlalu manja. Pengusaha demikian hanya ingin perusahaanya sendiri yang hidup dan membiarkan industri listrik kesulitan.

Jakarta, batamtoday - Bank Indonesia (BI) memberlakukan kewajiban menjaminkan harta pribadi bagi pemilik baru yang akan mendirikan bank atau telah memiliki bank di Indonesia. Pemilik harus menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk bertanggung jawab.

Jakarta, batamtoday - Pemerintah mengeluarkan kebijakan pembebasan pajak penghasilan untuk jangka waktu tertentu (tax holiday) bagi penanaman modal baru di bidang industri pionir. Kebijakan ini diatur dalam PP No.94/2010 tentang Penghitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.

Jakarta, batamtoday - Industri furniture di Indonesia mengalami kenaikan nilai ekspor sebesar 20 persen dengan nilai USD 2,70 miliar. Angka tersebut melampaui target yang ditetapkan Assosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo).

Jakarta, batamtoday -  Sedikinya 10 sektor industri bakal mendapatkan stimulus lewat insentif fiskal dalam bentuk keringanan perpajakan di tahun ini. Ini dilakukan sejalan dengan rencana pengembangan sektor hilir industri di Indonesia.Diantaranya yakni industri makanan dan minuman, industri tekstil dan produk tekstil, industri elektronika, industri alat angkut, dan industri alat komunikasi dan informatika.

Jakarta, batamtoday – Kontrak pasokan gas bumi untuk domestik pada tahun 2011 mencapai 56,78 persen dari total kontrak atau sekitar 4.366 miliar british thermal unit per hari (BBTUD). Sisanya, sebesar 3.322 BBTUD atau 43,22 persen diperuntukkan untuk ekspor.

Jakarta, batamtoday -  Pegawai Negeri Sipil (PNS), pejabat negara, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri serta pensiunan yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) akan dikenai tarif PPh pasal 21 sebesar 20 persen lebih tinggi dari tarif normal.

Jakarta, batamtoday - Komisi XI DPR menargetkan akan mengamendemen 5 UU di bidang keuangan setelah UU tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diterbitkan.