Opini

Oleh Ardian Wiwaha

MARAKNYA pemikiran radikalisme hingga tindak perilaku terorisme dewasa ini, seakan menjadi salah satu permasalahan krusial yang patut diperhatikan. Tak dapat diduga maupun juga disangka, aksi demi aksi melawan hukum dalam melancarkan serangan yang konon katanya jihad namun justru membahayakan banyak pihak tak bersalah, kadang menjadi tanda tanya besar bagi kita semua, mengapa hal tersebut dilakukan, tanpa memikirankan dampak dan akibat apa yang kedepannya akan terjadi. Berikut telaahan penulis mengenai penyebab akut terjadinya tindak radikalisme dan terorisme.

Oleh Teuku Jayadi Noer

TREND pertubuhan ekonomi di Batam, sejak tahu 2016 lalu terus memburuk. Bahkan, kencerunganya semakin merosot tajam. Kondisi itu tak lepas dari dualisme kewenangan antara Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Ditambah lagi, kebijakan-kebijakan yang dirilis oleh BP Batam sejak 2016 lalu, cenderung kontra produktif dan memukul bisnis para pengusaha.

Oleh Ardian Wiwaha

MASYARAKAT Indonesia kembali dikejutkan dengan peristiwa penangkapan terhadap enam terduga teroris di Tuban, Jawa Timur. Penangkapan yang dilakukan pada Sabtu malam tersebut (9/4/2017) diduga memilki kaitan erat dengan kerjadian bom Thamrin, dimana ketiga terduga terorisnya berhasil ditangkap di Paciran, Lamongan.

Oleh Ahmad Sobari

APA yang akan anda pikirkan ketika mendengar kata “perbatasan”? sebuah wilayah yang penuh akan hiruk pikuk ekonomi? Ataukah sebuah kondisi diam ? dimana fasilitas dan roda kehidupan masih terbatas dan senjang apabila dibandingkan dengan Ibukota?

Beberapa waktu terakhir , masalah pengisian jabatan Wakil Gubernur Kepri selalu menjadi pembicaraan di tengah masyarakat. 

Oleh Edy Mulyadi)*

Beberapa hari ini wacana bakal terjadinya reshuffle kabinet kembali berkembang. Dari diskursus kocok ulang kabinet yang berkembang, benang merah yang terbentang, perlunya Presiden mengganti para menteri di bidang ekonomi. Dua sosok yang paling banyak disebut adalah Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Oleh Nur Haryanto, Spd.I

ULAMA mewajibkan mengangkat Pemimpin bukan mendirikan Khilafah. Tidak wajib mendirikan khilafah! Yang wajib itu adalah memiliki pemimpin, yang dahulu disebut khalifah, kini bebas saja mau disebut ketua RT, kepala suku, presiden, perdana menteri. HTI memelintirkan seakan-akan para ulama mewajibkan mendirikan khilafah, padahal Ulama hanya mewajibkan mengangkat pemimpin.

Oleh Darti Jumini

DIAKUI atau tidak, saat ini bahaya laten kebangkian ideologi komunis tersebut sudah mulai muncul dalam konstelasi politik Indonesia kekinian, bahkan suporter dan pendukung mereka kerap melakukan gerakan dan eksistensinya walaupun masih dengan cara tertutup, mereka cepat mengupayakan agar semakin banyak masyarakat yang terpengaruh oleh ideologi mereka.