Hukum & Kriminal

Jakarta, batamtoday - Kasus pengadaan sarung Depsos dan Damkar di Otorita Batam, Jumat (10/12) kembali diperiksa KPK. Empat orang saksi diperiksa KPK hari ini secara terpisah.

Prosentase Pengungkapan Tertinggi Polsek Sekupang, Terendah Polsek Sei Beduk

Batam, batamtoday - Catatan sepanjang 2010 memang cukup mencengangkan. Total kejadian kriminal di seluruh Polsek di Batam mencapai 1286 kasus dengan pengungkapan sebanyak 671 kasus atau sekitar 52,1 persen.

Batam, batamtoday - Seorang perempuan 30-an membekuk sendiri pacarnya yang telah menghilang selama 5 bulan melarikan sepeda motor bebek miliknya. Kartika (32) menangkap AS (35) dan segera mengelandangnya ke Polsek Sagulung, Jumat (10/12).

Jakarta, Batamtoday - Fraksi Partai Golkar  meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar kembali bertaring dalam menjalankan  supremasi hukum di negara Indonesia. Di bawah pimpinan Busyro Muqqodas, KPK hendaknya tidak takut menjalankan penegakkan hukum, dan hanya berani tegas kepada masyarakat kecil.

Jakarta, Batamtoday - Anggota Komisi III  DPR dari F-PKS Nasir Djamil meminta Jaksa Agung Basrief menjelaskan status mantan Menkumham Yusril Ihza Mahendra dan Dirut PT SRD Hartono Tanoesudibyo yang telah ditetapkan sebagai tersangka untuk segera dilimpahkan ke pengadilan. 

Jakarta, Batamtoday - KPK sudah melayangkan surat ke Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk melakukan pengambil-alihan kasus tindak pidana korupsi bantuan sosial (Bansos) yang melibatkan Walikota Batam Ahmad Dahlan. Rencana pengambil-alihan itu dilakukan setelah proses supervisi yang dilakukan KPK terhadap proses penanganan kasus yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam tidak membuahkan hasil.

Batam, batamtoday - Demonstrasi LSM Gerakan Bersama Rakyat (Gebrak) setelah menggelar aksi di depan gedung Walikota Batam, kemudian bergeser dan melakukan aksi serupa di depan gedung DPRD Kota Batam, Kamis (9/12).

Jakarta, Batamtoday - Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Panja Pinjam Pakai Kawasan Hutan Komisi IV DPR dengan 13 perusahaan tambang dihentikan ketika baru berjalan 45 menit. Penyebabnya, 13 perusahaan tersebut dinilai tidak membawa data yang lengkap saat membahas alihfungsi hutan lindung untuk pertambangan.