DPD RI

BATAM, batamtoday - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melaksanakan diskusi uji sahih draft rekomendasi Dana Bagi Hasil (DBH) dengan menggandeng Universitas Batam (Uniba) dan mengundang berbagai pihak perwakilan pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Kepri, yang dilaksanakan di Hotel Planet Holiday, Jumat (18/10/2012).

BATAM, batamtoday - Dalam Rangka Uji Sahih Rancangan Undang-Undang (RUU) Keperawatan, Komite III DPD RI yang bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Mitra Bunda Persada Batam dan mengundang berbagai pihak yang bergerak di bidang keperawatan mengadakan seminar untuk mengumpulkan aspirasi dan pandangan tentang RUU Keperawatan yang ideal, Selasa (16/10/2012) di Hotel Nagoya Plaza, Nagoya.

JAKARTA, batamtoday - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyesalkan sikap Komisi III DPR RI yang membatalkan pengalokasian pembangunan gedung DPD di 33 provinsi karena tidak mendesak untuk saat ini.

JAKARTA, batamtoday - Ketua Komite III DPD RI Hardy Selamat Hood berharap tawuran antar pelajar yang marak di Jakarta dan beberarapa kota lain di Indonesia tidak merembet ke Batam.

JAKARTA, batamtoday - Ketua Komite IV DPD RI Zulbahri mengatakan, DPD telah pengesahan atas Hasil Pengawasan DPD RI terhadap UU Nomor 4 tahun 2012 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 tahun 2011 tentang APBN Tahun Anggaran 2012 serta Pertimbangan DPD RI terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2013

JAKARTA, batamtoday - Senator asal Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Zulbahri menilai keberadaan free trade zone (FTZ) di kawasan Batam, Bintan dan Karimun ternyata tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), serta tiga kabupaten/kota tersebut.

JAKARTA, batamtoday - Ketua Komite III DPD RI Hardi S Hoed menyatakan, WNI yang ditembak di Malaysia oleh Polisi Diraja Malaysia (PDRM) beberapa waktu hanya empat orang, bukan seperti yang ramai diberitakan lima WNI.

JAKARTA, batamtoday - Ketua Komite IV DPD RI Zulbahri menilai Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah penghasil migas dan pertambangan selama ini masih merugikan daerah.