Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Sosialisasi 4 Pilar di Hadapan Asosiasi K3 Migas, Djasarmen Ditanyai soal Impor Kapal dari China
Oleh : Surya
Senin | 22-06-2015 | 16:00 WIB
IMG_0262.JPG Honda-Batam

PKP Developer


BATAMTODAY.COM, Jakarta - Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Djasarmen Purba dari unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kembali melaksanakan kegiatan Sosialisasi tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika di daerah pemilihannya Kepulauan Riau (Kepri).


Kali ini sosialisasi dilakukan dihadapan Asosiasi K3 Migas Kota Batam yang bertempat LPK Migasindo Academy Tiban, Sekupang, Batam, Kepulauan Riau, pada Jumat 19 Juni 2015 lalu. 
  
Pada kesempatan itu, Ridwan dari Asosiasi K3 Migas Kota Batam mempertanyakan penerapan pasal 33 yang memberikan jaminan pemeraratan, namun berbagai ketimpangan masih banyak dijumpai.
Terkait hal ini, Djasarmen mengatakan, perimbangan keuangan pusat dan daerah hingga kini memang masih menjadi perdebatan politik. Ia berharap agar SKPD masing-masing provinsi berjuang maksimal untuk mendapatkan porsi anggaran yang lebih besar untuk daerahnya sendiri.

"Khusu untuk Provinsi Kepri, perjuangan di tahun 2015 dan 2016 dapat dilakukan melalaui telah disahkannya UU No.32 Tahun 2004 tentang Kelautan hingga porsi DAU/DAU melalui luas perairan yang dimiliki oleh KEPRI dengan sendirinya termasuk didalam perhitungan, selain wilayah darat semata yang selama ini," kata Djasarmen.

Sedangkan Bertolomeus Wangge menanyakan seputar industri galangan atau perkapalan di Kepri, khususnya di Batam yang mampu membuat jenis kapal sendiri, namun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih senang memesan kapal ke China.

"Kita dapat informasi bahwa pemerintahan saat ini lebih menginginkan untuk memesan kapal yang sudah jadi ke luar indonesia seperti china ?  Padahal industr galangan atau perkapalan Batam dan Kepulaun Riau mampu dan cukup ahli dalam membuat semua jenis kapal," kata Bertolomeus. 

Atas pertanyaan ini, Djasarmen mengatakan, Menteri Perekonomian dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan, sudah memberikan intensif kepada pengusaha di Batam karena Kepri masuk kedalam program poros matim dunia dan tol laut. Diketahui, beberapa kementerian dan lembaga negara memerlukan berbagai tipe dan armada laut.  

"Diharapkan seluruh kebutuhan tergadap pengdaan armada-armada laut ini, sepenuhnya dipabrikasi di dalam negeri, dimana porsi terbesar dilakukan di wilayak Batam, Bintan dan Karimun mengingat jumlah dan kemampuan industri perkapalan nasional ada di Kepulauan Riau," katanya.

Sementara R Purba mempertanyakan keseriusan Amandemen UUD 1945 yang ke-V dalam rangka penguatan DPD agar setara dengan DPR. " Tetapi mengapa inisiatif DPR justru lebih mengarah kepada penggelontoran Dana aspirasi, bukan bagaimana mempercepat proses amandement agar kedudukan DPD sama sama kuat dalam isu atau soal angaran? tanyanya.

Menurut Djasarmen, upaya Amendemen UUD 1945 ke-V terlepas dari berbagai persolaan yang ada, masih tetap menjadi prioritas DPD pada 2015 ke depan.  Sebab, jika DPR dan DPD sama-sama kuat akan memberikan jaminan pemerataan dan efetivitas anggaran berdasarkan aspiras-aspirasi yang meuncul disetiap Dapil dan provinsi. 

"Soal dana aspirasi, DPD memandang hal tersebut sebagi bukan prioritas utama dan masih memunculkan berbagai usulan-usulan kritis yang perlu dikaji dan dicermati, terutama dampak ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi dan sosial, yang justru akan semakin melebar dibanding yang sudah ada saat ini. DPD dan DPR mestinya menjadi mitra sejajar dalam hal merealisasikan seluruh aspirasi rakyat, terutama di daerah," katanya.

Senator asal Provinsi Kepri yang duduk di Komite II DPD RI ini memberikan dua saran dan masukan terkait kegiatan Sosialisasi 4 Pilar (Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945,  Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Saran dan masukan pertama adalah pemerintah  Pusat melalui kemeterian terkait diharapkan dapat mengembalikan pertumbuhan dan kejayaan industri minyak Industri migas dan perkapalan (maritime) Kota Batam (Kepulauan Riau) yang tengah mengalami keterpurukan secara statistic. Dimana 50 persen dari total industri  perkapalan nasional, berada di Batam, Bintan dan Karimun (BBK) yang saat ini sudah diberlakukan fasilitas FTZ. 

Kelesuan pasar migas dunia bisa diatasi dengan kebijakan kontruksi dan pembuatan kapal kebutuhan dalam negeri dilakukan di Batam. Pemesanan berbagai modal kapal laut dari luar negeri, terutama dalam bentuk CBU,  seyogyanya  dihentikan sama sekali. Sebab, Batam memiliki kompetensi untuk segala jenis kapal laut seperti kapal supply, penumpang, roro, kargo, bulk tanker hingga ke FPSO. 

Adapun saran kedua, adalah Batam dan Kepri sebagai daerah perbatasan dengan begitu banyak negara, telah menjadikan kawaasan ini menjadi jalur intransit atau  lalu lintas perdagangan narkoba terbesar di tanah air. 

Perdagangan dan konsumsi narkoba dari tahun ke tahun justru menunjukkan grafik yang semakin meningkat. Diharapkan agar baik pemerintah pusat (Badan Narkotika Nasional) dan pemerintah daerah meletakkan perhatian utama dan mengalokasikan anggaran yang besar bagi penanggulan peredaran (konsumsi dan transaksi narkoba) di wiilayah Kepri.

Hal Ini dapat dilihat sebagai imbas dari penetrasi budaya asing yang masuk dan merasuki sendi sendi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dalam bentuk pola hidup, konsumsi dan konsumerisme hingga hiburan malam yang justru menjadi surga dari peredaran dan perdangan narkota itu sendiri.  

Editor: Surya

 
Harris Batam Center
 
Berita Lainnya

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin Buka Peluang Maju Pilkada Kaltim

21-03-2024 | 09:24 WIB

BULD DPD RI Cermati Persoalan Fiskal Daerah Pasca Pemberlakuan UU HKPD

20-03-2024 | 12:24 WIB

DPD RI Sepakat Kawal Transformasi Indonesia 2025-2045

19-03-2024 | 10:44 WIB