Haripinto Sentil DK, Kinerjanya Dinilai Kurang Greget

Haripinto Sentil DK, Kinerjanya Dinilai Kurang Greget

Oleh : Surya

Selasa | 23-06-2015 | 17:00 WIB

Senator Haripinto Tanuwidjaja, Anggota Komite IV DPD RI asal Provinsi Kepulauan Riau

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Anggota Komite IV DPD RI Haripinto Tanuwidjaja menilai kinerja Dewan Kawasan (DK) FTZ Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) yang dipimpin Muhammad Sani kurang greget dan kurang melakukan terobosan atau inovasi dalam meningkatkan investasi.

Akibatnya, kawasan ekonomi khusus (KEK) Batam, Bintan dan Karimun (BBK) yang didukung dengan fasilitas kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas/free trade zone (FTZ) tidak menunjukkan perkembangan yang berarti, bahkan cenderung stagnan.

"Kalau menurut saya Dewan Kawasan tidak perlu dibubarkan, karena memiliki kewenangan strategis sehingga kinerjanya perlu diintensiflkan. Gregetnya nggak ada sama sekali," kata Haripinto di Gedung DPD RI di Jakarta, Selasa (23/6/2015).

Haripinto berpendapat, kinerja DK kurang maksimal atau greget, pemerintah pusat harusnya lebih aktif lagi untuk memberikan masukan kepada Gubernuri Kepri Muhammad Sani selaku ketua DK dalam upaya menarik investor.

"Lihat saja Badan Pengusahaan (BP) Karimun dan Bintan, saya nggak tahu yang salah itu siapa kenapa tidak berkembang sama sekali. Kita juga tidak bisa menyalahkan ketua DK, karena pusat juga punya andil disitu," katanya.

Tetapi menurutnya, solusinya adalah Ketua DK BBK Muhammad Sani perlu mengajak Kepala BP Bintan dan BP Karimun membicarakan kendala-kendala investasi dengan pemerintah pusat.

"Kelemahan Dewan Kawasan kurang ngajak bicara stake holder lainnya seperti kita di DPD dan juga media. Dewan Kawasan nggak dekat sama wartawan, padahal kedekatan itu penting untuk menginformasikan FTZ BBK," kata Senator Haripinto.

Anggota DPD RI asal Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) ini menambahkan, kinerja BP Batam memang tidak bisa dibandingkan dengan kinerja BP Bintan dan BP Karimun, karena memiliki historis yang berbeda.

"Kalau BP Batam itu mulai dari Otorita Batam, serta nfrastruktur dan sistemnya sudah kuat. Kalau BP Bintan dan Karimun itu dimulai dari nol, ibaratnya kerjanya masih meraba-raba belum tahu apa yang akan dilakukan," katanya.

Namun, Haripinto yakin apabila kinerja DK diperkuat, tentu FTZ Bintan dan FTZ Karimun juga akan berkembang seperti FTZ Batam.

"Sekali lagi, menurut saya, pemerintah pusat belum perlu membubarkan atau mengevaluasi DK. Diperkuat saja agar kinerjanya intensif dan maksimal supaya FTZ BBK maksimal," kata Haripinto menanggapai adanya pembahasan reposisi BP Batam dan Dewan Kawasan di pusat.

Editor: Surya