UU Kelautan dan Perikanan Belum Sepenuhnya Mengayomi

22-10-2013 | 15:22 WIB

BATAMTODAY.COM, Tanjunguban - Rancangan Undang-Undang (RUU) Kelautan yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, yang saat ini sudah masuk dalam tahap pembahasan oleh DPR RI, dinilai sangat penting karena sebagian besar luas wilayah NKRI terdiri dari perairan atau laut.

Anggota DPD Asal Kepri Bahas SK Menhut 463

03-10-2013 | 11:52 WIB

BATAMTODAY.COM, Batam - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) asal Kepri melakukan rapat di gedung DPD Kepri di Batam, Sekupang, guna membahas permasalahan SK Menhut 463 tahun 2013 tentang alih fungsi hutan lindung, Kamis (03/10/2013).

Halal bi Halal di Kediaman Hardi Hood Dipadati Warga

22-08-2013 | 13:52 WIB

BATAMTODAY.COM, Batam - Ratusan warga dari berbagai kalangan memenuhi acar halal bi halal di kediaman anggota DPD RI asal Kepri Hardi Selamat Hood, Plamo Garden, Blok G1, No 5, Batam Center, Kamis (22/8/2013).

Zulbahri Janji Tingkatkan Dana Transfer ke Daerah untuk Kepri

20-08-2013 | 15:06 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Rapat Paripurna ke-2 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tahun Sidang 2013-2014 kembali menetapkan Senator asal Kepulauan Riau (Kepri), Zulbahri, menjabat sebagai Ketua Komite IV DPD untuk masa jabatan kedua.

DPD akan Lakukan Kajian untuk Gugat SK Kemenhut

25-07-2013 | 11:55 WIB

BATAM, batamtoday - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akan melakukan kajian untuk melakukan gugatan terhadap Surat Keputusan (SK) Kementerian Kehutanan tentang peruntukan hutan di Batam yang dinilai sangat mengecewakan.

SK Menhut Tentang Peruntukan Kawasan Hutan di Batam Kecewakan Anggota DPD

24-07-2013 | 17:15 WIB

BATAM, batamtoday - Anggota DPD RI dari Kepri, Djasarmen Purba mengatakan kekecewaannya atas dikeluarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 463/Menhut-II/2013 tentang peruntukan kawasan hutan karena banyak titik yang tidak sesuai.

Zulbahri Kecewa DPR Pilih Agus Joko Pramono sebagai Anggota BPK

09-07-2013 | 10:57 WIB

JAKARTA, batamtoday - Komite IV DPD RI Zulbahri menyayangkan langkah DPR RI yang menetapkan nama lain diluar nama yang direkomendasikan oleh DPD RI sebagai calon anggota BPK.

DPD bisa Tingkatkan Dana Transfer ke Daerah sebesar 30 Persen

03-07-2013 | 11:23 WIB

JAKARTA, batamtoday - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sebagai lembaga parlemen baru yang berdiri 9 tahun lalu. sudah cukup banyak berbuat untuk sistem ketatanegaraan Indonesia sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, yaitu memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah, serta menjembatani kepentingan pusat di daerah dan kepentingan daerah di pusat.