Pengusutan Kasus Ijazah Palsu Nurdin oleh Polda Metro Jaya, Politis dan Aneh

Pengusutan Kasus Ijazah Palsu Nurdin oleh Polda Metro Jaya, Politis dan Aneh

Oleh : Surya

Rabu | 11-11-2015 | 15:30 WIB

Muhammad Nabil.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Senator Muhammad Nabil menilai pengusutan dugaan kasus ijazah palsu mantan Bupati Karimum Nurdin Basirun, yang ditangani Polda Metro Jaya (PMJ), politis dan aneh saat pelaksanaan Pilkada Gubernur Kepulauan Riau (Kepri).

Sebab, kasus tersebut telah bergulir selama 15 tahun dan muncul setiap ada pilkada. Selain itu, Nurdin juga telah menempuh pendidikan sarjana (S1), pascasarjana (S2) dan doktor (S3), dan tidak ada masalah dengan ijazahnya.

"Saya kira ini politis. Dan anehnya, yang melaporkan kok pejabat Kemendikbud langsung. Kan yang melegalkan ijazah Nurdin dinas pendidikan, kenapa dia tidak dilaporkan, malah Nurdin yang dilaporkan," kata Nabil di Jakarta, Rabu (11/11/2015).

Menurut Nabil, kasus dugaan ijazah palsu Nurdin pertama kali muncul ketika yang bersangkutan maju sebagai calon Wakil Bupati Karimun. Kasus itu kembali muncul ketika Nurdin maju sebagai Bupati Karimun selama dua periode dan Wakil Gubernur Provinsi Kepri.

Padahal, ijazah Mualim Pelayaran Interinsuler (MPI) milik Nurdin telah dilegalkan setara SMA oleh Dinas Pendidikan Karimum. Bahkan dalam verifikasi di KPU Kepri beberapa waktu, telah ditegaskan oleh Kemendikbud bahwa ijazah Nurdin asli, bukan palsu.

"Logikanya, kalau ijazah pelayarannya Nurdin palsu bagaimana dia bisa kuliah S1, S2 dan S3. Sekarang sudah bergelar doktor. Ini yang nggak masuk di akal saya," katanya.

Jika ijazah pelayaran Nurdin tidak disetarakan dengan SMA dan dianggap kursus, maka sekolah pelayaran serupa, ijazahnya juga dianggap palsu.

"Kita sayangkan Kemendikbud terlalu ikut campur kewenangan dinas, kan di masing-masing daerah sudah ada standarisasinya. Itu ijazah sudah dilegalkan oleh dinas mereka sendiri kok dianggap palsu," kata Anggota Komite I DPD RI ini.

Nabil menduga ada upaya kelompok tertentu memanfaatkan Kemendikbud untuk menjegal Nurdin melalui isu kasus ijazah palsu agar gagal dalam Pilkada Kepri. Namun, Nabil enggan menyebutkan kelompok mana yang memanfaatkan Kemendikbud dalam menjegal salah calon di Pilkada Kepri.

"Politisnya sangat kental, dan aneh kasus dilaporkan Kemendikbud langsung. Aneh pula yang menangani Polda Metro Jaya," katanya. Baca: KPU Kepri Sebut Pemeriksaan Nurdin Tak Pengaruhi Pencalonannya

Seperti diketahui, Polda Metro Jaya (PMJ) melakukan pemeriksaan perdana terhadap Nurdin Basirun, mantan Bupati Karimun, dalam kasus dugaan ijazah palsu sertifikat Mualim Pelayaran Interinsuler (MPI) yang dimilikinya. Baca: Polda Metro Jaya Periksa Nurdin Basirun dalam Kasus Ijazah Palsu

Namun, Nurdin yang kini tengah mencari peruntungan maju dalam Pilkada Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada 9 Desember 2015 mendatang, sebagai Wakil Gubernur berpasangan dengan Muhammad Sani sebagai Gubernur, baru sebatas saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka oleh PMJ.

Kasubdit Jatanras Diteskrimum Polda Metro Jaya AKBP Herry Heryawan di Jakarta, Selasa (3/11/2015) mengatakan, kasus ijazah palsu dilaporkan oleh Hamid Muhamad selaku Dirjen Dikdasmen Kemendikbud, dan Kabag Hukum Sekertariat Dirjen Dikdasmen Hartono.

"Pelaporan terhadap dia (tNurdin Basirun, red) waktu laporan awal pada Rabu (9/9/2015) lalu, tepatnya pukul 15.30 Wib. Dan hari ini baru kita periksa. Diperiksa unit 4 Kejahatan dan Anti Kekerasan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya," kata Herry Herryawan.

Herry mengatakan, Nurdin Basirun diperiksa sebagai saksi atas dugaan penggunaan ijasah palsu. "Iya dia diperiksa sebagai saksi terkait ijazah yang dimilikinya, dia panggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi," katanya.

Sebelumnya, KPU Provinsi menyatakan, ijazah sertifikat Mualim Pelayaran Interinsuler (MPI) Nurdin Basirun nomor 42.1184/N.IV/STCW/88 dinyatakan sederajat dengan ijazah SLTA. Baca: KPU Kepri Kroscek Keabsahan Ijazah Nurdin dan Calon Lainnya ke Kemendikbud

Pernyataan itu disampaikan KPU berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi ke Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan jawaban Dirjen Dikdasmen atas surat yang kami kirim, dinyatakan bahwa ijazah MPI atas nama Nurdin Basirun telah disetarakan dengan ijazah SMA sebagaimana surat surat dari Dirjen Dikdasmen Kementeriaan Pendidikan Nasional pada 2005 lalu," ujar Marsudi, komisioner KPU Kepri, kepada wartawan, Senin (24/8/2015) lalu.

Selain itu, menanggapi pengaduan serta masukan dari Bawaslu Kepri, KPU juga sudah melakukan klarifikasi dengan membawa semua syarat administrasi pasangan calon Wakil Gubernur Kepri itu ke Jakarta.

Karena itu, katanya, syarat administrasi Nurdin Basirun sebagai calon wakil gubernur sudah sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilukada serta Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Syarat dan Pencalonan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri.

"Terkait adanya masukan dan pelaporan serta keragu-raguan sebelumnya, kami juga telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu dengan melakukan klarifikasi ijazah MPI dan legalisir ijazah MPI dengan cap basah," katanya.

Dari hasil verifikasi serta klarifikasi yang dilakukan KPU ke Dirjen Dikdasmen, partai politik, pendukung serta ke sekolah yang bersangkutan, dari laporan LSM Gerak Keris, Karimun Green, serta Komite Mahasiswa untuk Pilkada Bersih terdapat SK Dirjen Dikdasmen yang palsu. Sehingga penegakan SK ketetapan keabsahaan ijazah MPI Nurdin Basirun kembali dikeluarkan Dirjen Dikdasmen atas SK nomor 390 yang asli dan ditandatangani Dirjen Dikdasmen pada tahun 2005.

Menanggapi akan digugatnya keabsahan ijazah tersebut ke PTUN Tanjungpinang di Batam, KPU melalui Pokja Devisi Hukum, Arison, mempersilahakan masyarakat untuk menggugat. KPU, kata dia, akan melaksanakan apapun putusan PTUN. Baca: Ijazah MPI Nurdin Basirun Dinyatakan Legal, KPU Persilahkan Warga Jika Ingin Gugat ke PTUN

"Setelah pengumuman penetapan calon jika memang ada yang menggugat, itu merupak hak masing-masing pihak. Karena penetapan kami lakukan sesuai dengan bukti yang kami miliki. Apa yang akan menjadi keputusan hukum yang berkekuatan tetap akan kami ikuti," ujar Arison.

Sementara itu, pihak Bawaslu sendiri akan tetap memonitor jika masih ada pihak-pihak yang akan menggugat kembali keabsahan ijazah MPI Nurdin Basirun tersebut ke PTUN.

"Kami akan terus monitor, atas adanya pihak-pihak yang akan melakukan gugatan SK Dirjen Dikdasmen atas kesetaraan ijazah MPI Nurdin Basirun tersebut," ujar Razaki Persada, Ketua Bawaslu Kepri kepada wartawan di KPU Kepri.

Menurut Razaki, apapun putusan PTUN nantinya akan masuk dalam ranah pidana, dan siapa saja bisa melaporkan. Mengenai pencalonan, akan dilakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Editor: Surya