DPD RI Usulkan RUU Penanggulangan Karhutla Masuk Prolegnas 2016

DPD RI Usulkan RUU Penanggulangan Karhutla Masuk Prolegnas 2016

Oleh : Surya

Rabu | 04-11-2015 | 08:29 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI akan segera membahas RUU Penanggulan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

RUU Karhutla ini merupakan usulan dari Panitia Khusus (Pansus) Asap DPD RI, yang sebelumnya sekedar berbentuk Tim Kerja (Timja) saja.

"PPUU akan berusaha memasukkan RUU Penanggulangan Karhutla dalam Prolegnas 2016 agar bisa dibahas secara Tripatit," kata Djasarmen Purba, Wakil Ketua PPUU DPD RI saat Konferensi Pers bersama Pansus Asap DPD RI di Jakarta, Selasa (3/11/2015).

Menurut Djasarmen, jika RUU Penangggulan Karhutla masuk dalam Prolegnas 2016, maka DPD siap membahas bersama pemeraintah dan DPR secara tripatit.

"Guna mencegah terjadinya Karhutla agar diatur masalah audit Amdal dan pencabutan aturan yang mengijinkan melakukan pembakaran lahan 2 hektar seperti terjadi di Kalimantan Tengah. Pansus akan usulkan pencabutan Pergub pembakaran hutan dan pengungkapan pihak-pihak yang terlibat dengan sanksi yang adil untuk kepentingan rakyat," katanya.

Sedangkan Ketua Pansus Asap DPD RI Parlindungan Purba berjanji akan mengungkap peran 10 perusahaan besar yang terlibat dalam karhutla, seperti Sinar Mas Group, Sampoerna, Raja garuda Mas, Wilmar, PTPN, Sime Darby, Cargill, First Resource, Provident Agro, dan Marubeni.

"Jadi, Pansus Asap DPD RI ini nantinya akan mengkaji perundang-undangan, pencegahan dan sanksi bagi pelanggar aturan, serta mengungkap perusahaan-perusahaan besar yang disebut-sebut itu," kata Parlindungan.

Parlindungan juga mengungkapkan, bahwa UU No. 24 Tahun tentang Penanggulangn Bencana yang menjadi dasar BNPB dalam penanggulan bencana alam nasional, bukan daerah.

Bahkan Permandagri No.21 Tahun 2011 mengenai dana pencegahan juga tidak ada untuk penanggulangan darurat asap, sementara dalam UU Lingkungan Hidup, tanggungjawab penanggulangan bencananya dibebankan kepada pemerintah kabupaten dan provinsi.

"Nah, RUU Penanggulangan Karhutla yang diusulkan DPD RI nanti untuk penguatan daerah. Jika terjadi kebakaran yang ditangkap adalah pemilihak lahan,â€ kata Ketua Komite II DPD RI ini.

Parlindungan menambahkan, Pansus DPD RI akan mengumpulkan berbagai data perundang-undangan, peraturan pemerintah daerah seperti Pergub, Perbup dan Perwali untuk di singkronisasi dengan UU agar tidak tumpang-tindih.

Editor : Surya

TERKINI
POPULER

Dittipidum Bareskim Polri dan Ditreskrimum Polda Kepri Ungkap Jaringan TPPO Internasional

Jelang Nataru, Pemerintah Fokus pada Keselamatan Transportasi dan Peningkatan Kewaspadaan di Daerah Rawan

ICC Rilis Surat Penangkapan, Netayanhu Resmi Jadi Buronan 124 Negara

BP Batam Gelar Rakor, Percepat Realisasi RORO Batam-Johor

Kejari Batam Tahan 2 Tersangka Korupsi RSUD Embung Fatimah Batam

DPD RI Jalin Kolaborasi Dengan Insan Media Percepat Pembangunan Daerah

Bus Nirwana Garden Terlibat Kecelakaan di Jalan Raya Tanjunguban, Pengendara Motor Terjepit

Polsek Bintan Utara Tangkap Pelaku Curanmor di Tanjunguban, Barang Bukti Berhasil Diamankan

Polisi Bintan Gagalkan Upaya Bunuh Diri Pemuda Kijang Live di Tiktok

Tim NADI Sebut Drama Pembatalan Debat Oleh Ketua KPU Batam Rugikan Masyarakat

Kejari Batam Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi RSUD Embung Fatimah

Tokoh Pemuda Bintan Nilai Roby-Deby Pasangan yang Tepat untuk Masa Depan Bintan

Ketua DPD RI Minta Kenaikan PPN 12 Persen Januari 2025 Ditunda

Ketua DPD RI Ajak Pemuda Bengkulu Berkolaborasi Menuju Indonesia Emas 2045

DPD RI Siap Bentuk Pansus untuk Bongkar Jaringan Judi Online