DPD RI

JAKARTA, batamtoday - Komite I DPD RI  menerima Tiga usulan pembentukan daerah otonom baru tingkat kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Usulan yang masuk ke DPD alan dilakukan kajian akademis, apakah daerah otonom baru tersebut layak berdiri terpisah dari daerah induknya.

JAKARTA, batamtoday - DPD RI Kepulauan Riau (Kepri) menilai usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Batam tumbuh pesat, namun meningkatkan usahanya mereka masih terkendala permodalan.

JAKARTA, batamtoday - Ketua Komite III DPD RI Hardi S Hoed mengatakan, kebutuhan akan guru di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus mengalami peningkatan, terutama di Batam.  Kekurangan ini mencakup guru bidang eksakta dimana sebanyak 2000 guru memasuki pensiun dan guru keterampilan untuk sekolah kejuruan.

JAKARTA, batamtoday -Anggota Komite II DPD RI Djasarmen Purba mengatakan, permasalahan alih fungsi  Hutan Lindung masih tetap menjadi persoalan utama di Kota Batam. Hal itu terungkap dari pembicaraan dengan masyarakat yang tempat tinggalnya masuk di wilayah hutan lindung.

JAKARTA, batamtoday - Senator asal Kepulauan Riau Aida Z Ismeth mengatakan, banyak regulasi yang dikeluarkan ternyata menghambat daerah untuk berkembang, akibat otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas kepada daerah.

JAKARTA, batamtoday - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Kepulauan Riau (Kepri) mendapatkan banyak masukan atau aspirasi dari masyarakat maupun penyelenggara negara di daerah, antara lain soal masalah air bersih,   pilkada, pemekaran, alihfungsi hutan lindung, investasi, sumberdaya kelautan, infrastruktur jalan, pendidikan, haji, kesehatan, koperasi dan UKM.

BATAM, batamtoday - Pemerintah Pusat harus memberikan dana bagi hasil ke daerah dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) jika Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berhasil menggolkan RUU inisiatifnya ke DPR.

BATAM, batamtoday - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI tengah memperjuangkan dana bagi hasil (DBH) yang lebih besar untuk daerah penghasil hingga mencapai 40 persen.