Penguatan DPD RI, Keniscayaan bagi Daerah

Penguatan DPD RI, Keniscayaan bagi Daerah

Oleh : Ahmad Rohmadi

Senin | 14-03-2016 | 08:55 WIB

Anggota DPD RI asal Kepri Drs. Hardi Selamat Hood berfoto bersama dengan para peserta seminar di Hotel PIH Batam. (Foto: Istimewa)

BATAMTODAY.COM, Batam - Anggota DPD RI asal Kepri Drs. Hardi Selamat Hood mengingatkan bahwa landasan pemikiran dibentuknya lembaga DPD RI merupakaan amanah reformasi untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah sehingga daerah memiliki peran yang lebih besar dalam mengambil kebijakan di pusat, karena itu penguatan kewenangan DPD RI adalah sebuah keniscayaan bagi daerah.

Demikian terungkap dalam seminar yang diselenggarakan Hardi bekerjasama dengan HMI Cabang Batam di Hotel PIH, beberapa waktu lalu.

â€œKalau kita mau sedikit menggali sejarah, gagasan dasar pembentukan DPD RI adalah keinginan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik untuk hal-hal terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah,â€ kata Ketua Komite III DPD RI ini.

Dijelaskannya bahwa saat reformasi tahun 1998, berkembang kuat pandangan tentang perlu adanya lembaga yang dapat mewakili kepentingan-kepentingan daerah, serta untuk menjaga keseimbangan antar daerah dan antara pusat dengan daerah, secara adil dan serasi.

Keinginan tersebut berangkat dari indikasi yang nyata bahwa pengambilan keputusan yang bersifat sentralistik pada masa lalu ternyata telah mengakibatkan ketimpangan dan rasa ketidakadilan, dan diantaranya juga memberi indikasi ancaman keutuhan wilayah negara dan persatuan nasional.

â€œKita tentu tidak mahu kembali seperti masa sebelumnya dimana disparitas antara pusat dan daerah semakin besar sehingga melonggarkan ikatan kita sebagai sebuah bangsa,â€ ujarnya.

Karena itu, kata senator yang sudah dua kali menjabat ini, keberadaan DPD diharapkan dapat menjadi check and balance dalam lembaga parlemen antara DPR dan DPD RI, namun hal itu hanya dapat terjadi jika sistem bikameral dapat berjalan dengan baik.

â€œInti demokrasi memang mensyaratkan adanya pembagian kewenangan dan kekuasan. Bukan hegemoni kekuasaan. Oleh karena itu rencana amandemen kelima UUD 1945 pada tahun 2016, kami akan berjuang untuk penguatan DPD demi kepentingan bangsa yang lebih besarmâ€ tambahnya lagi.

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Mendagri Minta Pemda Libatkan Generasi Muda Kembangkan Potensi Ekonomi Kreatif

Stop Impor Beras Patut Diapresiasi, Tapi Perhitungannya Harus Akurat

Tembak Mati AKP Riyanto, Polri Pecat AKP Dadang Iskandar Secara Tidak Hormat

Jaga Stabalitas Ekonomi Daerah Jelang Pilkada Serentak 2024, Sekar Respaty Kunjungi Disperindag Kepri

FKPD Bintan Tinjau Kesiapan TPS Jelang Pilkada Serentak 2024

KPPU Sidangkan Perkara Dugaan Keterlambatan Notifikasi Akuisisi PT Aset Digital Berkat Oleh Alpha Pte Ltd

Kejari Batam Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi RSUD Embung Fatimah

Bintan Resort Bakal Tambah 20 Hotel dengan Kapasitas 3.000 Kamar dalam 5 Tahun

Pria Paruh Baya di Bintan Diamankan Polisi Usai Cabuli Bocah 9 Tahun

Jadi Pelangsir Solar Subsidi di Batam, Bonataon Gunakan 13 Fuel Card dengan Untung Rp 2.200 Per Liter

Polda Kepri Bongkar Markas Judi Online di Apartemen Aston Batam, Dikelola Dua Bersaudara

Insentif RT-RW di Kota Batam Cair Sebelum Pilkada, Tahap II dari Pemprov Kepri Ditahan Plt Gubernur

Komite II DPD RI Undang Kementerian dan Lembaga Kunker Bersama Pengawasan UU Pangan

GKR Hemas Ajak Masyarakat Wujudkan Pilkada 2024 Sesuai Nilai-nilai Pancasila

DPD RI di Bawah Kepemimpinan Sultan Najamudin Diyakini akan Lebih Baik