Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

DPRD Kepri Temui Haripinto Minta Difasilitasi Selesaikan Masalah DBH Migas
Oleh : Irawan
Senin | 07-03-2016 | 22:04 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Rombongan DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mendatangi Senator Haripinto Tanuwidjaja di ruangan kerjanya, Gedung DPD RI, Senayan Jakarta, Selasa (7/3/2016), terkait masalah DBH Migas.


Mereka meminta Haripinto untuk menfaslitasi pertemuan dengan Kementerian Keuangan, DPR RI, DPD RI dan Pemerintah Provinsi Kepri di Jakarta guna mencari solusi mengenai berkurangnya alokasi DBH Migas 2016 dan tunda salur DBH Migas 2015.

Rombongan DPRD yang berjumlah sekitar 15 orang ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Kepri Iskandarsyah dan Ketua Komisi III Saproni. Diantara rombongan itu terlihat Anggota DPRD Kepri dari Fraksi Partai Golkar Asmin Patros dan Anggota DPRD Kepri dari Fraksi Partai Demokrat Hotman Hutapea.

Ketua Komisi II DPRD Kepri Iskandarsyah mengatakan, sebelumnya DPRD telah mendatangi Komisi VII DPR terkait masalah DBH Migas, diterima Ketua Komisi VII DR Gus Irawan dan beberapa Anggota Komisi VII.

"Komisi VII akan membahas lagi hal ini bersama ESDM, nah kita juga minta agar DPD juga memfaslitasi pertemuan membahas DBH Migas 2016 dan tunda salur (DBH Migas 2015). Kita keceewa dengan Badan Anggaran DPR saat melakukan kunjungan kerja ke Kepri beberapa waktu lalu, tidak bisa menyelesaikan masalah DBH Migas Kepri," kata Iskandar.

Terkait dana tunda salur DBH Migas 2015, kata Iskandar, mantan Penjabat Gubenur Kepri Agung Mulyana telah menyurati Menteri Keuangan pada 15 Desember 2015 lalu, bahwa ada kekurangan pembayaran dana transfer ke Provinsi Kepri TA 2015. Kepri pada 2015 mendapat alokasi Rp 1.651.528.729.165, dan baru dibayarkan Rp 1.486.276.875.065, sehingga masih kurang Rp 165.251. 884, 100.

Sedangkan Anggota DPRD Kepri Asmin Patros mengatakan, DPRD Kepri tidak mungkin terus melakukan komunikasi dengan DPR dan pemerintah pusat. "Kita berharap DPD yang terus mantau, para Senator kita ini karena kita tidak memiliki Anggota DPR yang duduk di Komisi VII DPR," kata Asmin.

Sementara itu, Hotman Hutapea, Anggota DPRD Kepri lainnya, berharap agar DPD RI Provinsi Kepri mengambil peran untuk mengundang para stakeholder untuk menyelesaikan masalah DBH Migas ini. 
"DPD-lah yang undang para stakeholder di pusat dan daerah," kata Hotman.

Menanggapi hal ini, Senator DPD RI asal Provinsi Kepri Haripinto Tanuwidjaja mengatakan, bahwa Kementerian Keuangan mengakui adanya kesalahan perhitungan DBH Migas 2016 dan akan dilakukan rekonsilasi dengan Kementerian ESDM.

"Saya sudah menulis surat ke Menteri Keuangan untuk meminta penjelasan soal ni. Tadi pas RDP dengan Direktur Dana Perimbangan sudah diakui ada kesalahan perhitungan dan akan dilakukan rekonsilasi dengan ESDM," kata Harpinto.

Sedangkan menyangkut permintaan untuk memfasilitasi pertemuan dengan kementeria terkait dengan DPR dan pemerintah daerah, Haripinto menyatakan, siap untuk menfasiltasi. Dia akan menyurati pihak terkait melalui Pimpinan DPD RI untuk membahas hal ini.

"Nanti pertemuan bisa di DPD, dibuka Ketua DPD Pak Irman Gusman atau Wakil Ketua DPD Pak Farouk Muhammad. Setelah itu kita bahas secara teknis dengan kementerian terkait dan DPR, kita berharap gubernur datang. Pak Sani (Muhammad Sani, Gubernur Kepri)  akan kita undang ke DPD membahas masalah DBH Migas," kata Anggota IV DPD RI.

Editor: Surya