Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Opini

  1. Home
  2. halaman
  3. Opini

Perlukah Kewenangan BIN Ditambah

16-03-2016 | 11:11 WIB

Oleh: Andreawati*

UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ada saat ini diilai tidak berbanding lurus dengan meluasnya aksi dan jaringan terorisme yang terjadi, pasca-serangan teroris di Plasa Sarinah jalan Thamrin Jakarta, aparat kepolisian dari Densus 88 telah melakukan penangkapan di sejumlah daerah terkait dengan peristiwa tersebut.

Stop Beri Ruang Gerakan Separatis

14-03-2016 | 10:34 WIB

Oleh: Pedro Permana*

NEGARA Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan kerangka utama yang mendasari pembentukan bangsa dan negara Republik Indonesia. Negara kesatuan tersebut terbentuk dari keberagaman budaya dan bahasa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke yang dikenal dengan  â€œBhinneka Tunggal Ika”. Maka sudah selayaknya setiap unsur masyarakat Indonesai berkumpul dan bersatu demi mempertahankan dan membangun NKRI.

Perang Narkoba vs Putusan Hakim

12-03-2016 | 16:38 WIB

Oleh: Amril Jambak*

SEBANYAK 55 orang terpidana narkoba mendapat vonis hukuman mati sepanjang tahun 2015. Seluruh terpidana divonis mati karena memiliki peran krusial dalam kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Blok Masela, Antara Bemo dan Bus Trans Jakarta

11-03-2016 | 14:20 WIB

Oleh : Edy Mulyadi)*

PEKAN-PEKAN ini Badu sedang ‘memanen’ tudingan dari sejumlah pihak sebagai manusia yang mencla-mencle alias tidak konsisten. 

Episode Dagelan Menteri

11-03-2016 | 11:33 WIB

Oleh: Amril Jambak*

MENGUTIP dari id.wikipedia.org, Dagelan (Jawa) merupakan lawak atau sebuah adegan yang menimbulkan kelucuan. Dalam bahasa Melayu disebut juga alan-alan. Sementara dalam dialek Jakarta disebut bebodoran. 

Urgensi Undang-undang Tapera bagi Rakyat

10-03-2016 | 11:22 WIB

Oleh: Achmad Irfandi*

RUMAH merupakan kebutuhan pokok yang harus terpenuhi setiap manusia. Meningkatnya pertumbuhan penduduk, meningkat pula kebutuhan akan rumah. Berbagai kebijakan pemerintah pun terus dilakukan untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh rumah, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satu kebijakan terbaru pemerintah adalah pengesahan Undang-Undang Tapera atau Tabungan Perumahan Rakyat pada 23 Februari 2016 lalu.

Memburu ‘Garong’ Pajak

09-03-2016 | 11:47 WIB

Oleh: Amril Jambak*

TEMUAN Panitia Khusus (Pansus) Monitoring dan Evaluasi Perizinan HGU, IU Perkebunan, HTI, HPHTI, HPH, Izin Usaha Pertambangan, Izin Lingkungan, lain lingkungan (Amdal, UPL,UKL) DPRD Riau tentang adanya perusahaan penunggak pajak dengan nilai fantastis, yakni Rp104 triliun, merupakan kinerja yang prestisius dilakukan lembaga legislatif setingkat provinsi.

Siapa Gaduh, Siapa Tak Patuh

08-03-2016 | 19:07 WIB

Oleh: Engkus Munarman)*

MALAM ITU, menjelang dini hari, di sebuah komplek perumahan mewah, tiga lelaki mengendap-endap. Gerak-gerik mereka mencurigakan. Pakaiannya dibuat seringkas mungkin supaya sigap bergerak.