Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

UU Tax Amnesty Stimulus Pertubuhan Ekononomi

09-09-2016 | 10:38 WIB

Oleh Angga Saputra

PROGRAM Tax Amnesty atau pengampunan pajak telah dimulai hari ini, Senin (18/07/2016). Program ini ditujukan sebagai salah satu cara menarik dana pengusaha Indonesia yang “diparkir” di luar negeri. Diperkirakan terdapat aset WNI sejumlah kurang lebih Rp. 4.300 triliun yang seharusnya dapat digunakan sebagai modal investasi dalam negeri. Umumnya, para pengusaha Indonesia lebih memilih menyimpan uangnya di negara-negara yang mempunyai pajak rendah (Tax Haven).

 

Ironi Naker Cina di Negeri Kita

07-09-2016 | 15:54 WIB

Oleh Andre Penas

PEMBANGUNAN berbagai proyek infrastruktur gencar dilakukan sejak pemerintahan Jokowi/JK berkuasa, untuk mendukung rencana itu pada berbagai kesematan Presiden Jokowi mengundang pihak asing agar datang berinvestasi di Indonesia. Salah satu negara yang sangat antusias menyambut undangan tersebut adalah RRC yang kemudian langsung membiat rencana investasi esar-besaran di Indonesia.

Lanjutkan Moratorium Perikanan Tangkap

06-09-2016 | 15:36 WIB

Oleh Andreawaty

SEJAK diangkat Presiden Jokowi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Susi Pudjiastuti telah melakukan berbagai langkah tegas demi melindungi negara dari sejumah kerugian akibat banyaknya kapal asing yang menangkap ikan di perairan Indonesia. Kebijakan yang diambil yakni melarang transhipment di tengah laut, mora¬torium kapal asing, dan menindak tegas kapal pencuri ikan.

Apa Kabar Otonomi Daerah

05-09-2016 | 09:26 WIB

Oleh Amril Jambak

OTONOMI daerah yang disingkat dengan Otda, lahir di tengah gejolak sosial yang sangat massif pada tahun 1999. Gejolak sosial tersebut didahului oleh krisis ekonomi yang melanda Indonesia di sekitar tahun 1997.

Papua Bagian dari Kedaulatan NKRI

01-09-2016 | 09:06 WIB

Oleh Fathul Amar

NEGARA Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hidup dengan berlandaskan Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan memahami isi sila ke-3 yaitu “Persatuan Indonesia” dan sila ke-5 “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, maka pemerintah wajib menjalankan tugasnya dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI mulai dari Sabang sampai Merauke, serta terus berupaya meningkatkan kesejahteraan setiap rakyatnya di seluruh wilayah Indonesia.

Stop Intoleransi di Indonesia

29-08-2016 | 09:14 WIB

Oleh Ahmad Sarkasi S.Sos

LAGI, percobaan bom bunuh diri terjadi. Kali ini di Medan Sumatera Utara. Padahal, belum lagi hilang dari ingatan bangsa Indonesia, saat mereka pada Jumat 29 Juli 2016, tengah malam, dikejutkan dengan kerusuhan yang bernuansa SARA di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Sumatera Utara yang lebih dikenal dengan keberagamannya ternoda dengan masalah ini. Namun permasalahan di Tanjung Balai sebenarnya dalam enam tahun terakhir ibarat api dalam sekam, umat mayoritas dengan umat minoritas khususnya etnis Tionghoa, sudah ada indikasi tidak saling menjaga toleransi, hal ini karena umat minoritas dengan segala kelebihan finansialnya secara demonstratif membuat rumah ibadah secara megah.

Ayo, Dukung Indonesia Jadi Poros Maritim Dunia

26-08-2016 | 15:13 WIB

Oleh Adiansyah S. IP

INDONESIA sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi poros maritim dunia. Poros maritim merupakan sebuah gagasan strategis untuk menjamin konektifitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut serta fokus pada keamanan maritim.

Aku Papua, Maka Aku Indonesia

25-08-2016 | 15:01 WIB

Oleh Yunita Gustina Sairdekut

KESUNGGUHAN pemerintah dalam pembangunan infrastrukur di Papua merupakan bentuk perwujudan program Nawacita Presiden Jokowi dalam membangun konektivitas wilayah perbatasan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dalam jangka panjang akhirnya mulai membuahkan hasil yang positif. Salah satu harapan presiden dalam proses pembangunan infrastrukur adalah turut berpartisipasinya masyarakat Papua dalam pelaksanaan program pembangunan akhirnya mulai menggerakkan hati masyarakat Papua yang selama ini berafiliasi dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM).