Opini

Oleh: Abdullah Aljawi S.K.M*

KASUS vaksin palsu yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab saat ini menjadi perbincangan dan membuat kehebohan di kalangan masyarakat. Kasus ini juga membuat pemerintah memberi perhatian lebih dengan memerintahkan pemangku kepantingan dapat menuntaskan permasalahan ini agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Pemerintah dalam mengatasi vaksin palsu ini juga membentuk Satgas Penanggulangan Vaksin Palsu yang diketuai oleh Maura Linda Sitanggang.

Oleh: Ahmad Fauzan, S.Sos*

SATU gembong narkoba Indonesia, Freddy Budiman, telah diekskusi mati. Ini adalah lonceng peperangan Presiden Jokowi melawan jaringan narkoba internasional.

Oleh Alif Kamal

TENTU, terlalu dini meniliai ke mana arah pembangunan ekonomi pemerintahan Jokowi-JK dengan reshuffle jilid 2 ini. Akan tetapi, pesimisme terhadap situasi ekonomi seperti yang terjadi sekarang sepertinya akan berlanjut dengan masuknya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan.

Oleh: Kusmana S*

KABAR dari berbagai media tentang jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) Tiongkok di Indonesia yang mencapai 10 Juta orang, dinilai tidak rasional. Indonesia merupakan negara yang memiliki peraturan ketat tentang ketenagakerjaan dari luar negeri. Menurut data yang diperoleh dari website resmi Kementerian Ketenagakerjaan, bahwa pekerja asal Tiongkok hanya mencapai 14-16 ribu orang setiap tahunnya. Pekerja asing yang akan bekerja di Indonesia dikendalikan melalui prosedur perizinan yang ketat, meliputi prosedur izin kerja dan prosedur izin tinggal.

Oleh: Aar Ndog*

BELAKANGAN ini Kelompok Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sering melakukan aksi demo dengan menyampaikan tuntutan-tuntutan kepada Pemerintah Indonesia. Salah satunya adalah perubahan status United Liberation Movement fof West Papua (ULMWP) yang mana sebelumnya berstatus sebagai observer agar berubah menjadi anggota tetap Melanesian Speard Group (MSG).

Oleh: Friska Ayu*

DEMOKRASI merupakan paham yang dijunjung tinggi oleh Indonesia, di mana setiap warga negara memiliki hak yang setara dalam mengambil segala keputusan dan mendapatkan perlakuan yang sama dari negaranya. Indonesia menerapkan gagasan ini dengan berlandaskan dasar negara yang merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia, yaitu Pancasila sehingga disebut Demokrasi Pancasila.

Oleh Edy Mulyadi)

Hari-hari ini ada dua kata yang jadi lebih populer, khususnya di jagad media sosial (maksud saya, termasuk di pemberitaan media online). Kata pertama, Ahok. Kedua, fasis. Uniknya lagi, dua kata ini kok disandingkan. Jadilah kalimat “Ahok Fasis” bertebaran di medsos.

Oleh: Ahsan Zoelfa*

KEMACETAN merupakan momok yang selalu hadir mewarnai mudik lebaran, khususnya di wilayah Pulau Jawa. Setiap tahunnya, sesama pemudik harus berjibaku satu sama lain untuk melewati kemacetan yang cukup menguras tenaga. Khusus pada tahun ini, terjadi kemacetan yang cukup “fenomenal” di tol Kanci-Pejagan menuju pintu keluar tol Brebes Timur, atau yang dikenal dengan nama tol Brexit (Brebes exit). Disebut “fenomenal”, karena kemacetan di wilayah Jawa Tengah tersebut dikatakan sebagai kemacetan terparah yang pernah terjadi di Indonesia.