Opini

Oleh: Edy Mulyadi}*

DIREKTORAT Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan beberapa hari lalu mengumumkan total utang Indonesia sampai November 2016 mencapai Rp3.485,4 triliun. Jumlah ini naik siginifakn, yaitu Rp45,58 triliun, ketimbang posisi Oktober senilai Rp3.439,8 triliun. Utang itu berasal dari utang luar negeri sebesar Rp744,38 triliun atau sekitar US$54,88 miliar. Sisanya yang Rp2.740,98 triliun atau setara US$202,09 miliar bersumber dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

Oleh Prof Dr Yusril Ihza Mahendra

DALAM membahas RUU Pemilu sekarang ini, baik DPR maupun dan Pemerintah, seharusnya sudah tidak lagi membahas perlu tidaknya menerapkan parliementary treshold (ambang batas bisa tidaknya calon anggota DPR dilantik dengan ambang batas tertentu bagi parpol peserta Pemilu) dan presidential treshold (ambang batas perolehan kursi parpol di DPR untuk mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden).

Oleh Ardian Wiwaha

PROTES spanduk atau baliho pada acara “Bali Bersholawat 2” yang dilakukan oleh salah satu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Bali Arya Wedakarna (30/12) seolah telah menjadi polemik baru bagi beberapa kelompok kepentingan yang ingin membenturkan Kebhinekaan Bangsa Indonesia.

Oleh: Ardian Wiwaha

KASUS penistaan agama yang telah dilakukan oleh Calon Gubernur DKI Jakarta 2017 Basuki Tjahya Purnama telah memasuki babak baru. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan sidang perkara terhadap kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan mantan Bupati Belitung Timur ini akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi di auditorium gedung Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan pada 3 Januari 2017 mendatang.

Oleh Ahmad Saihu

PERKEMBANGAN politik di Indonesia baik yang berada di lembaga DPR maupun yang berada di luar DPR, menjadi perhatian publik, dari permasalahan gonta-ganti Ketua DPR sampai kepada permasalahan ideologi atau permasalahan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh pejabat publik.

Oleh Ardian Wiwaha

KEMBALI menyikapi dan menjadi tanda tanya besar di kalangan mayarakat terkait dengan isu rencana revolusi yang akan diselenggarkaan oleh beberapa kelompok ormas. Entah hanya isu atau pemanfaatan keadaan oleh segelintir kelompok kepentingan, perihal penyelesaian kasus penistaan agama oleh Ahok, naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM), tingginya tarif kepengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), hingga kenaikan harga cabai sekalipununtuk mekontra eksistensi pemerintah.

Oleh : Edy Mulyadi)*

SYAHWAT partai-partai besar untuk tetap berkuasa ternyata memang tidak ada batasnya. Setelah mencicipi empuknya kursi plus seabrek fasilitas dan berbagai privilege, mereka jadi ketagihan. Itulah sebabnya, segala cara ditempuh untuk melestarikan kekuasaan. Bukan cuma itu, mereka juga menggelar strategi dan bejibun cara untuk menjegal munculnya pesaing baru yang bisa membahayakan kekuasaannya.

Oleh Dharma Ariawan

JIKA kondisi ekonomi rakyat di lapisan bawah masih ada yang sulit seperti saat ini, tentunya sangat tidak setuju dan bijak apabila kebijakan pemerintah yang baru-baru ini telah memberlakukan kenaikan TDL (Tarif Dasar Listrik), menaikkan harga BBM nonsubsidi sebesar Rp 300, dan sebelumnya pemerintah juga telah menaikkan tarif pengurusan surat-surat kendaraan bermotor.