Opini

Oleh Aprison Mandela

MARAKNYA kasus terorisme yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini mengangkat kembali topik soal desakan Sutiyoso, Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), terkait pentingnya revisi Undang-undang (UU) Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Perlunya penanganan dan eksekusi yang cepat di lapangan, merupakan alasan mendasar mengapa UU Terorisme perlu direvisi.

Oleh Dodik Prasetyo

UPAYA pemerintah dalam menampung aspirasi masyarakat, mendapat kritikan dari berbagai pihak. Hal ini berkaitan dengan aksi unjuk rasa bertema Bela Islam jilid II yang dilakukan sebagian masyarakat muslim Indonesia yang dimotori oleh beberapa ormas Islam seperti FPI, HTI, IM, dan beberapa kelompok lainya.

Oleh Ade S Nauval

PELAKSAAN Pilkada serentak 2017 saat ini sudah memasuki tahapan kampanye. Tahapan ini diharapkan menjadi media bagi pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi dan program kerja. Bukan sebagai media untuk saling menjatuhkan, apalagi memancing provokasi.

Oleh Ardian Wiwaha

ISU dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahya Purnama atau yang dikenal dengan “Ahok” kembali memanas. Gelombang penolakan Ahok dari berbagai penjuru negeri kembali bersorak tatkala beberapa organisasi keagamaan Islam menilai bahwa pemerintah bersikap lamban dalam memproses dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok pada saat kunjungan kerjanya beberapa waktu silam (6/10/2016) di Kepulauan Seribu, Jakarta.

Oleh : Dodik Prasetyo

TERIK matahari tidak menghalangi ribuan massa dari berbagai ormas kemasyarakatan untuk berunjuk rasa di berbagai titik Jakarta pada 4 November 2016, termasuk Istana Kepresidenan di Jalan Merdeka Utara.

Oleh Prof Dr Ahmad Syafii Maarif

SEKIRANYA saya telah membaca secara utuh pernyataan Ahok di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, yang menghebohkan itu, substansi tulisan ini semestinya sudah disampaikan saat Karni Ilyas, Presiden Lawyers Club, mengundang saya pada 11 Oktober 2016 melalui studio Yogyakarta.

Oleh: Ardian Wiwaha

MUATAN “Self Determination” dalam Piagam PBB

Pasal 1, Perjanjian PBB tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya serta Perjanjian PBB tentang hak sipil dan politik, menetapkan bahwa setiap manusia berhak untuk menentukan nasibnya sendiri, baik itu di bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Tanggung jawab yang terdapat dalam setiap Perjanjian bersama yang didasarkan pada hukum internasional, tidak dimaksudkan untuk mengganggu hubungan manusia dengan sumberdayanya. Terkait hal tersebut, negara harus memperkenalkan Perjanjian kepada seluruh masyarakatnya, termasuk tentang hak untuk menentukan nasibnya sendiri.

Oleh: Ardian Wiwaha

SELAMA Perang Dunia II, yaitu pada awal 1941, UK dan AS menyatakan penentuan nasib sendiri sebagai salah satu tujuan yang harus dicapai dan diwujudkan pada akhir konflik. Piagam Atlantik yang disusun Presiden F.D. Roosevelt dan Winston Churchill dipublikasikan pada 14 Agustus 1941, menyatakan penentuan nasib sendiri sebagai standar umum yang mengatur perubahan teritorial, serta prinsip mengenai aturan kebebasan memilih di setiap negara berdaulat.