Opini

Oleh Dahlan Iskan

MENGAPA kini pemerintah 'berani' menyisihkan ratusan triliun APBN untuk subsidi BBM?

Bukankah pemerintah Jokowi awalnya menyiratkan kebijakan antisubsidi? Sampai-sampai medsos berani mengecam pemerintahan SBY sebagai penghambur APBN untuk subsidi?

Oleh Angga Gumilar

VAKSINASI Covid-19 terbukti efektif melindungi tubuh dari penularan subvarian Omicron BA.4 dan BA.5. Dengan mengikuti vaksinasi dosis lengkap maupun booster, efek buruk Covid-19 dapat ditekan dan masyarakat memiliki imunitas kuat dalam beraktivitas.

Oleh Levi Raema Wenda

KELOMPOK Separatis dan Teroris (KST) Papua kembali melakukan aksi brutal yang sangat melukai hati Warga Papua. Sebelumnya KST Papua melakukan penyerangan kepada Anggota Brimob Papua pada Sabtu, 18 Juni 2022 di Napua, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua.

Oleh Rida K Liamsi

1. KETIKA Sultan Mahmud Syah Melaka wafat tahun 1528 di Pekan Tua, Kampar (Indonesia sekarang), dia digantikan anaknya Alaudin Riayat Syah sebagai Sultan Melaka.

Karena terus menerus dalam ancaman Portugis dan konflik politik sesama penerus Melaka, di Pekan Tua, Alaudin telah pergi ke Pahang dan ingin menjadi Sultan di sana, karena Pahang meski jadi kerajaan sendiri, tapi tunduk ke Melaka.

Oleh Afi Futaqi

ORMAS (Organisasi Masyarat) Khilafatul Muslimin wajib mendapat pengawasan ketat karena bisa menyebarkan radikalisme dan terorisme. Pengawasan Ormas terlarang tersebut perlu didukung masyarakat luas agar paham khilafah maupun radikal lainnya dapat dibendung.

Oleh Dahlan Iskan

ECO ENZYME. Wabah penyakit kuku dan mulut (PMK) yang menerjang ribuan ternak sapi di Kabupaten Kuningan, ternyata bisa disembuhkan menggunakan cairan bernama eco enzyme.

OBAT PMK sedang dirancang. Para peternak tidak bisa menunggu. Mereka pun mencoba Eco Enzyme.

Oleh Hendro Saky

LEWAT acara konperensi pers yang digelar di Mapolres Sampang, Rabu, 14 Juni 2022, AKBP Arman, SIK menegaskan bahwa, pihaknya hanya akan melayani insan pers yang telah berkompetensi yang ditandai dengan kartu UKW atau UKJ, serta wartawan atau jurnalis yang perusahaannya telah terdaftar dan terverifikasi oleh Dewan Pers.

Oleh Deka Prawira

KEBERADAAN pasal mengenai penghinaan Presiden dan Wakil Presiden serta perubahannya yang sebelumnya hanyalah merupakan delik biasa menjadi delik aduan dalam RKUHP merupakan hal yang sudah sangat tepat.

Selain bentuk penyamarataan kedudukan di mata hukum, keberadaan pasal tersebut diharapkan dapat memutus mata rantai ujaran kebencian yang selama ini banyak beredar khususnya di media sosial.