Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Menjadikan Hukum Sebagai Panglima di Papua

05-05-2022 | 12:36 WIB

Oleh Sabby Kossay

PENEGAKAN Hukum sebagai panglima di Papua telah dilaksanakan sesuai aturan dan bersifat defensif dinamis. Dengan adanya penegakan hukum tersebut, stabilitas keamanan di Papua diharapkan dapat terus terjaga.

Dalam Pancasila disebutkan 'keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia'. Kalimat ini bisa diartikan sebagai pemberian rasa adil ke semua kalangan masyarakat, baik orang kaya maupun yang tidak berada.

Kebijakan Pelarangan Ekspor CPO Mulai Membuahkan Hasil

04-05-2022 | 13:12 WIB

Oleh Ismail

PEMERINTAH melarang ekspor CPO (Crude Palm Oil) dan kebijakan ini mulai menunjukkan hasil. Salah satu indikator tersebut tercermin dari penurunan harga minyak di beberapa daerah di Indonesia.

Naiknya harga minyak dunia membuat pemerintah membuat penyesuaian pada harga minyak goreng. Namun pemerintah berusaha keras untuk kembali menstabilkan harganya, karena minyak adalah bahan dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Menyerbu Warung

03-05-2022 | 11:29 WIB

Oleh Dahlan Iskan

KEJADIAN paling seru kadang justru yang tidak direncanakan. Dan itu terjadi kemarin. Di hari pertama Lebaran. Di Banyuwangi.

Acara kami: makan siang bersama. Tidak tahu di mana. Di mana saja bisa. Pasti ada restoran di sepanjang jalan ini: dari Banyuwangi ke Bangsring --lokasi wisata bawah laut, sekitar 12 km dari kota.

Membaca Minat Investor pada IKN Nusantara

03-05-2022 | 09:16 WIB

Oleh Aulia Hawa

PEMBANGUNAN Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur rupanya diminati para investor. Berbagai calon investor tersebut datang dari banyak negara termasuk dari Timur Tengah.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pembangunan IKN Nusantara banyak diminati oleh Investor.

UU Ciptaker Dorong Investasi dan Kemudahan Berusaha

30-04-2022 | 12:21 WIB

Oleh Astrid Julian

UNDANG-Undang (UU) Cipta Kerja adalah regulasi yang mujarab, yang bisa mendorong penanaman modal di Indonesia. Pasalnya, terdapat klaster investasi di dalam UU ini sehingga memudahkan para investor untuk berbisnis.

Era reformasi yang dimulai tahun 1998 dan berlangsung sampai sekarang masih menyisakan beberapa efek negatif dari masa orde baru. Dulu, ketika akan membuat suatu bisnis, maka amat sulit.

Mewaspadai NII Menyusup ke Mahasiswa dan ASN

29-04-2022 | 12:36 WIB

Oleh Ismail

NII, Kelompok Negara Islam Indonesia patut diwaspadai, apalagi ditengarai mereka pandai menyusup secara halus di sebuah kelompok, tak terkecuali mahasiswa Hingga Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan, NII telah menyusup ke dalam aparatur sipil negara (ASN) hingga mahasiswa. Dirinya juga meminta kepada masyarakat untuk waspada terhadap gerakan kelompok ini. Apalagi gerakan organisasi ini terlihat nyata di tengah masyarakat.

Prokes dan Vaksinasi Kunci Sukses Kendalikan Covid-19 Setelah Lebaran

28-04-2022 | 12:55 WIB

Oleh Tengku Rayhan

MASYARAKAT patut bersyukur karena Pemerintah telah mengizinkan mudik Lebaran 2022. Namun demikian, masyarakat dituntut untuk selalu taat Prokes dan mengikuti vaksinasi booster demi terkendalinya Covid-19 setelah Lebaran.

Sebentar lagi umat Muslim merayakan Idul Fitri. Tahun ini semuanya lega karena pemerintah memperbolehkan mudik, setelah 2 tahun berturut-turut dihimbau untuk lebaran di rumah saja. Masyarakat mulai bersiap-siap untuk pulang kampung lebih awal untuk menghindari kemacetan di jalur mudik.

RUU DOB Papua Payung Hukum Demi Kemakmuran

27-04-2022 | 13:20 WIB

Oleh Rebecca Marian

RANCANGAN Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (RUU DOB) Papua sedang menunggu untuk disahkan dalam waktu dekat. Masyarakat mendukung pengesahan RUU tersebut, sehingga Pemerintah diharapkan memiliki payung hukum kuat untuk memekarkan wilayah demi kemajuan Papua.

Papua memiliki banyak potensi mulai dari pariwisata hingga hasil tambang. Kekayaan alam dan hasil bumi di Bumi Cendrawasih menjadi primadona, dan bisa diolah sehingga rakyatnya makin makmur. Untuk lebih menambah potensi di Papua maka pemerintah akan menambah daerah otonomi baru sehingga ada total 5 provinsi dari yang awalnya hanya ada 2 provinsi.