Hukum & Kriminal

Karimun, batamtoday - Kejaksaan Negeri (Kejari) Karimun melakukan pemusnahan sebanyak 19.988 butir pil happy five dan beberapa gram ganja sebagai barang bukti narkoba dari 18 perkara yang sudah berkuatan hukum tetap (inkracht), di Kantor Kejari Karimun, Senin, 23 mei 2011.

Karimun, batamtoday - Jaksa harus mampu bersikap jujur, adil dan tegas dalam setiap proses penegakan hukum sehingga mampu menjadi pelopor terbentuknya aparatur yang bersih dan berwibawa.

Batam, batamtoday - Sidang kasus korupsi pengadaan mobil dinas (mobdin) Pemerintah Kota (Pemko) Batam dengan terdakwa Raja Hamzah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Abu Hanifah selaku ketua panitia lelang, dengan agenda pembacaan tuntutan, Senin, 23 Mei 2011 ditunda selama dua minggu. Jaksa Penuntut Umum (JPU), Rizki tidak hadir, diduga karena tuntutan terhadap terdakwa belum selesai.

Batam, batamtoday - Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Batam, Rempang dan Galang (Barelang) berhasil membekuk Ronald (25), daftar pencarian orang (DPO) sindikat curanmor antarpulau di daerah Batu Aji, Jumat, 20 Mei 2011 sekitar pukul 8.30 WIB. Pelaku ditangkap setelah buron hampir selama dua minggu.

Batam, batamtoday - Tindak pidana pencurian dan narkoba adalah dua kasus paling menonjol dari 397 kasus pidana yang disidangkan Pengadilan Negeri (PN) Batam dalam kurun waktu Januari-Mei 2011.

Batam, batamtoday - Keluarga Misno (32), teknisi hotel Triniti di kawasan Seraya, Batu Ampar, meyakini kalau Misno meninggal karena kecelakaan murni, terjatuh dari lantai 5 hotel tersebut ke lantai dasar, sehingga menolak untuk dilakukan otopsi terhadap jasad korban.

Jakarta, batamtoday - Sebanyak 17 mantan angota DPR dijadwalkan menjalani persidanfan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) hari ini, Senin 23 Mei 2011, terkait kasus dugaan suap cek perjalanan dalam pemilihan Miranda Swaray Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS-BI).

Batam, batamtoday - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M. Jasin menyatakan pemberian uang sebesar SG$120 ribu oleh Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin kepada Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (Sekjen MK) Djanedri M Gaffar bukan bentuk gratifikasi, karena uang tersebut sudah dikembalikan dan tidak bisa diproses secara pidana.