Hukum & Kriminal

BATAM, batamtoday - Pengadilan Negeri Batam masih menerima permohonan akta lahir karena hingga saat ini belum ada petunjuk pelaksanaan (Juklak) dari Pengadilan Tinggi (PT) tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pengurusan akta lahir usia di atas 1 tahun diurus ke Kantor Catatan Sipil.

BATAM, batamtoday - LK (17), anak putus sekolah dan JM (18), pelajar SMK harus duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Batam pada Rabu (1/5/2013) karena telah melakukan penodongan menggunakan senjata api mainan dan pencurian ponsel.

LINGGA, batamtoday - Kejaksaan Negeri Lingga memeriksa mantan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Lingga, Abdul Razak dan Supardi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam dugaan korupsi pengadaan alat musik, Rabu (1/5/2013).

TANJUNGPINANG, batamtoday - Pengadilan Negeri Tanjungpinang sudah menolak permohonan sidang penetapan akte Kelahiran pada warga, yang memohon pencatatan Akte Kelahiran bagi anak yang melampaui batas 60 hari sejak tanggal kelahiran.

"Kami tidak bisa berbuat apa-apa, unsur pimpinan menyatakan tiak usah dilanjut, mau bilang apa kita," salah seorang jaksa di Kejaksaan Tinggi Kepri.

TANJUNGPINANG, batamtoday - Terkait aktivitas penambangan bauksit di Seitimun, Kelurahan Kampung Bugis Tanjungpinang, Yusri Sabri membantah pihaknya melakukan penambangan ilegal. Sebaliknya, Yusri mengaku sudah mengantongi izin sebagai subkontraktor dari PT Alam Indah Purnama Panajang (AIPP) milik Simin, sebagai pelaku penambangan di Blok II yang merupakan lahan milik anggota DPRD Tanjungpinang RE. Mansur Razak.

TANJUNGPINANG, batamtoday - Seorang remaja putus sekolah Yp (17) dianiaya sejumlah keluarga pacarnya Pt (15). Tragisnya penganiayaan terhadap remaja ini juga dibantu oleh seorang oknum polisi. Tak hanya disitu, selesai menganiaya Yp selanjutnya orang tua Pt langsung melaporkan kejadiaan pencabulan terhadap anaknya dan hingga polisi menjebloskan Yp ke penjara.

KARIMUN, batamtoday -  Badan Pemeriksa Keuangan RI merupakan satu-satunya lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri.