JAKARTA, batamtoday - Kepala Desa (Kades) Pulau Berhala dan sejumlah warganya mendatangi Istana Negara di Jakarta, Kamis (3/11/2011). Mereka menolak Pulau Berhala menjadi milik Provinsi Jambi.

Kades Pulau Berhala dan sejumlah warganya menyampaikan surat penolakan atas Permendagri No. 44 Tahun 2011 yang memasukkan Pulau Berhala ke wilayah Jambi. Aksi penolakan diwarnai pembakaran foto Gubernur Jambi dan Mendagri Gamawan Fauzi.

Sekitar pukul 10.00 WIB, sejumlah warga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Berhala sudah berkumpul di depan Istana Negara dengan membawa belasan spanduk. Di antara tulisannya berbunyi “Kalau Berhala Tidak Kembali ke kami, Tolak Mendagri Datang ke sini”, “Berhala Memang NKRI, tapi Bukan Milik Jambi”.

Encik Saref, Kepala Desa Berhala, dalam orasinya menyampaikan rasa kecewanya kepada Mendagri sebab mereka tidak pernah ditanya sebelum Mendagri membuat keputusan tersebut. Padahal efeknya berimbas langsung kepada nasib warga Pulau Berhala yang tinggal di sana.

“Kami sangat kecewa dengan Mendagri yang tidak pernah bertanya kepada kami sebelum membuat keputusan, padahal kami ini warga yang tinggal di sana, harusanya kami ditanya mau bergabung dengan siapa. Sekarang semua masyarakat menjadi resah dan tidak tidak tenang,” ujarnya.

Dijelaskannya, selama ini warga merasa lebih dekat dengan Provinsi Kepulaun Riau, baik dari sisi bahasa maupun dalam adat istiadat keseharian. Ecik Saref menegaskan pula bahwa dirinya beserta warga akan terus berjuang agar Pulau Berhala tetap masuk dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Seusai menyampaikan orasi, Encik Saref bersama beberapa perwakilan warga Pulau Berhala dengan didampingi oleh petugas kepolisian memasuki Istana Negara untuk menyampaikan surat penolakan warga Pulau Berhala ke Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono.