Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Dinasker dan Perindustrian Karimun Kirim 5 Naker Ikuti Pelatihan Vokasi ke BBPVP Medan

2023-10-27 13:20:08

BATAMTODAY.COM, Karimun - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun mengirimkan 5 orang untuk mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan Balai Besar pelatihan vokasi dan produktivitas (BBPVP) Medan Sumatera Utara.

Kabid Pelatihan dan Produktivitas Disnaker dan Perindustrian Kabupaten Karimun, Armansyah, menyebutkan lima orang yang dikirimkan ke BBPVP Medan untuk mengikuti pelatihan kerja berupa commercial cookery dan pasang baja ringan.

Ikuti Rekomendasi Ombudsman RI, Pemprov Kepri Siap Perbaiki Layanan Wasnaker

2023-10-27 13:04:19

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen memperbaiki layanan pengawasan ketenagakerjaan di Kepri untuk mendukung iklim dunia usaha yang kondusif di tengah semangat percepatan investasi.

Hal ini menyusul laporan hasil kajian kebijakan terkait Layanan Pemeriksaan Normatif Ketenagakerjaan yang diserahkan Wakil Ketua Ombudsman RI, Bobby Hamzar Rafinus ke Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Adi Prihantara di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Kamis (26/10/2023).

Forum Internasional REW ke-6 Dihadiri Perjabat Berbagai Negara hingga Ilmuan dan Pakar

2023-10-27 12:36:18

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Forum Internasional Russian Energy Week (REW) diadakan untuk yang keenam kalinya pada 11-13 Oktober di Moskow.

Forum ini dihadiri oleh pejabat pemerintah dari berbagai negara, pimpinan perusahaan dan organisasi energi terkemuka, ilmuwan, dan para pakar. Tema utama tahun ini adalah 'Realitas Baru Energi Global: Membangun Masa Depan'.

KPPU Naikkan Status Kasus Pinjol ke Penyidikan

2023-10-27 12:20:09

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melanjutkan kasus pinjaman online (Pinjol) ke tahapan penyelidikan, setelah melalui proses penyelidikan awal sejak 4 Oktober 2023.

Dalam tahap penyelidikan ini, KPPU telah menetapkan 44 penyelanggara peer-to-peer (P2P) lending sebagai terlapor atas dugaan pelanggaran Undang-Undang nomor 5 tahun 1999, khususnya Pasal 5 terkait penetapan harga.