Tanjungpinang

  1. Home
  2. halaman
  3. Tanjungpinang

Hari Ini Pasangan SaNur dan SAH Cabut Nomor Urut Cagub Kepri 2015

26-08-2015 | 09:44 WIB

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepri hari ini menggelar pencabutan nomor urut dua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Muhammad Sani-Nurdin Basirun (SaNur) dan Soerya Respationo-Ansar Ahmad (SAH), Rabu (26/8/2015) di Asrama Haji Tanjungpinang sekitar pukul 9.30 WIB.

Salmiah Sebut Pencairan Dana Rp4,8 Miliar Atas Perintah Sekda Anambas

26-08-2015 | 08:21 WIB

BATAMTODAY.COM,Tanjungpinang - Pencairan sisa dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) Kabupaten Anambas 2011 sebesar Rp4,8 miliar, dari rekening daerah Kabupaten Kepulauan Anambas ke rekening simpanan sementara (simsem) di Bank BNI 46 Cabang Pembantu Tarempa, dikucurkan atas perintah Sekretaris Daerah (Sekda) Anambas, Radja Tjelak Nur Djalal.

Alasan Pilkada, Penyelidikan Dugaan Korupsi Pengadaan Baju Linmas Kepri Dihentikan Sementara

25-08-2015 | 11:54 WIB

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Polres Tanjungpinang menghentikan sementara penyelidikan dugaan korupsi pengadaan baju Linmas dan perlengkapan di Satpol PP Provinsi Kepri tahun 2014.

Belum Saatnya Dipasang, Bawaslu Kepri Minta Alat Peraga Kampanye Ditertibkan

25-08-2015 | 09:44 WIB

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyoroti alat peraga kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) yang bertebaran di sejumlah tempat di Batam, Tanjungpinang, dan Bintan. Bawaslu meminta agar pemasangan alat peraga kampanye itu bisa ditertibkan.

Ijazah MPI Nurdin Basirun Dinyatakan Legal, KPU Persilahkan Warga Jika Ingin Gugat ke PTUN

25-08-2015 | 08:55 WIB

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyatakan, ijazah sertifikat Mualim Pelayaran Interinsuler (MPI) Nurdin Basirun nomor 42.1184/N.IV/STCW/88 dinyatakan sederajat dengan ijazah SLTA. Pernyataan itu disampaikan KPU berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi ke Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.