DPD RI

  1. Home
  2. halaman
  3. DPD RI

Pemerintah dan Stakeholder Diminta segera Bantu Sertifikasi Pekerja

03-06-2015 | 15:25 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Provinsi Kepulauan Riau, Haripinto Tanuwidjaja, mendorong agar pemerintah pusat dan daerah, serta stakeholder lain membantu sertifikasi bagi pekerja di Kepri, khususnya di Batam agar dapat bersaing dengan pekerja asing.

Langkah Pemprov Kepri dalam Memaksimalkan Pengelolaan Potensi Kelautan Dipertanyakan

29-05-2015 | 17:15 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Anggota Komite II DPD RI Djasarmen Purba mempertanyakan langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) dalam memaksimalkan pengelolaan potensi dan sumber daya kelauatan Kepri.

Pemerintah Diminta Contoh Negara Belanda dalam Membuat Tata Ruang

28-05-2015 | 11:20 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah, DPR RI dan DPD RI perlu mencontoh negara-negara maju seperti Belanda dalam membuat rencana tata ruang wilayahnya dengan matang hingga beratus-ratus tahun tidak berubah.

DPD RI Desak Menpora Cabut Pembekuan PSSI

27-05-2015 | 19:59 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Komite III DPD RI Hardi Selamat Hood mendesak Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi mencabut Surat Keputusan (SK) pembekuan terhadap PSSI.

Hadapi MEA, Pemerintah Diminta Efektifkan Kembali BLK dan Bentuk LSP

27-05-2015 | 15:55 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Dalam rangka persiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), pekerja membutuhkan sertifikasii kompetensi agar dapat bersaing dalam para pekerja saing.

DPD RI Minta Kemenkeu segera Cairkan DBH Migas 2014 yang Tertunda Pencairannya

27-05-2015 | 12:25 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Anggota Komite IV DPD RI Haripinto Tanuwidjaja meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera mencairkan dana bagi hasil (DBH) Migas pada 2014 yang tertunda pencairannya.

Pelaksanaan FTZ di BBK Gagal Beri Stimulus untuk Pertumbuhan Industri dan Ekonomi di Kepri

26-05-2015 | 13:46 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Dalam UU No.36 Tahun 2000 yang telah diubah terakhir dengan UU No.44 tahun 2007, disebutkan bahwa Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (FTZ) adalah suatu kawasan yang berada di wilayah hukum NKRI yang terpisah dari daerah pabean.


Lahan Tak Memadai, FTZ Karimun Minta Diberlakukan Menyeluruh di Wilayah Karimun

26-05-2015 | 12:47 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta -Area atau lahan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Karimun dengan status Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas/Free Trade Zone (FTZ), saat ini tidak memadai lagi dari ketersedian lahan, padahal minat investor untuk menanamkan investasinya di Karimun sangat besar.