DPD RI

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Anggota DPD RI GKR Hemas mengatakan, sudah saatnya Indonesia memiliki Undang-Undang (UU) tentang Kegeologian. Sejak RI menyatakan kemerdekaannya 73 tahun lalu, belum memiliki Undang-Undang yang khusus mengatur tentang kegeologian.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - DPD RI kecewa PT Freeport Indonesia (PT FI) masih belum menyepakati besaran pembayaran pajak air permukaan dengan Majelis Rakyat Papua (MRP). Hal tersebut terungkap dalam rapat mediasi kedua kalinya. Di Ruang Rapat GBHB Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Senin (6/8/2018) petang.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua DPD Oesman Sapta Odang (OSO) menyatatakan, bersedia mau minta maaf atas ucapannya 'MK itu goblok' di sebuah talk show televisi swasta nasional. Namun, OSO tetap berpendangan MK telah melakukan pelecehan terhadap undang-undang dengan memutuskan pengurus partai tak boleh menjadi Anggota DPD RI.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar rapat koordinasi dalam rangka mencari solusi soal sengketa pajak air permukaan antara PT Freeport Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Papua di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (1/8/2018).

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merespon surat keberatan atau somasi yang dilayangkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (31/7/2018). Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal DPD Ma'ruf Cahyono menegaskan bahwa ucapan Ketua DPD Oesman Sapta Odang (OSO) tersebut tidak bertujuan untuk merendahkan lembaga tertentu.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang mendukung upaya untuk mengarahkan generasi muda dalam menentukan arah pembangunan Indonesia agar siap dalam menyongsong Indonesia pada tahun 2045 mendatang.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Komite I DPD RI Akhmad Muqowam terpilih sebagai Wakil Ketua DPD RI III untuk periode 2018 – 2019. Tambahan satu pimpinan DPD tersebut sebagai amanah dari UU No. 2 tahun 2018 tentang MD3 (MPR,DPR,DPD dan DPRD) dimana DPD RI mendapat tambahan satu pimpinan.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua DPD yang juga Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO), mengkritik keras Mahkamah Konstitusi yang memutuskan fungsionaris partai politik tak bisa jadi senator. Dia mempertanyakan alasan di balik putusan tersebut.