Politik

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan menggelar kongres pada 19-20 Juli di Solo, Jawa Tengah. PSI akan melakukan rebranding partai dalam kongres tersebut.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menilai, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXI/2024, terkait pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah atau Lokal mulai 2029, sebagai bentuk turbulensi konstitusi.

 (FotoBATAMTODY.COM, Jakarta-Anggota Komisi III DPR RI sekaligus dosen tetap Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Pertahanan (Unhan) dan Univeristas Jayabaya Bambang Soesatyo menuturkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 telah membuka babak baru demokrasi elektoral Indonesia.

BATAMTDY.COM,Jakarta-Di tengah polemik usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabumin Raka oleh Forum Purnawirawan TNI, mantan Ketua MPR RI Bamban Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, MPR RI perlu mempertimbankan usulan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof. Jimly Asshiddiqie mengenai perubahan mekanisme pemilihan wakil presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komisi III DPR mengundang sejumlah praktisi hukum dan politik untuk membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal. Mereka diundang untuk memberikan pandangannya dalam rapat tersebut kurang lebih selama lebih kurang dua jam.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto menyampaikan ancaman serius bahwa forum purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan, tidak kunjung direspons DPR.

BATAMTODAY.COM Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR belum mengambil sikap terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah. Ia mengatakan, DPR akan mencermati lebih dulu putusan tersebut, termasuk apa dampaknya bagi undang-undang pemilu dan partai politik.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah dipisahkan dengan jeda waktu paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun dan enam bulan.