DPD RI

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Senator Haripinto Tanuwidjaja, Anggota DPD RI asal Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengatakan, perlakuan kepada Batam sebagai wilayah FTZ (Free Trade Zone) atau Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas tidak secara konsekuen dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) mendukung Pemerintah untuk mengurangi keran impor dan lebih memperhatikan kesejahteraan petani lokal. Hal tersebut terungkap saat menjadi keynote speaker pada acara Rakornas dan Diskusi Nasional 2019 Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), di Jakarta. Senin (18/19/2019).

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis mengajak warga perantauan yang hidup di kota kota besar ikut serta membangun daerahnya. Dia mencontohkan warga Binjai yang berdomisili di Jakarta untuk bersama sama memikirkan pembangunan kota Binjai.

BATAMTODAY.COM, Semarang - Wakil Ketua DPD RI, Akhmad Muqowam berpendapat DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah harus melaksanakan fungsi berdasarkan kepentingan daerah. Setiap anggota DPD RI kedepannya diharapkan mampu berpikir dari kerangka kepentingan daerah, bukan sektoral yang hanya mengangkat pada isu-isu tertentu.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komite III DPD RI terus mendorong derajat kesehatan masyarakat Indonesia melalui peningkatkan dokter atau tenaga kesehatan.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berharap agar di masa jelang pemilu, seluruh elemen masyarakat tetap dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Perbedaan pilihan politik harus disikapi secara bijak sebagai bagian dari perkembangan demokrasi di Indonesia yang lebih matang.

BATAMTODAY.COM, Batam - Percepatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi, serta informasi telah menjadi salah satu prioritas pemerintah saat ini, termasuk di Provinsi Kepri. Informasi yang cukup dan pembenahan trasportasi tentunya mempermudah pemerintah dalam menjaga keamanan dan stabilitas nasional yang erat kaitannya sebagai inventarisasi negara.

BATAMTODAY.COM, Batam - Senator Haripinto Tanuwidjaja mengatakan rencana memasukkan kembali GBHN ke dalam UUD 1945 mempunyai implikasi yang sangat serius. Tidak mudah seperti yang dibanyangkan. Karena GBHN adalah keputusan politik yang mempunyai pengaruh terhadap lembaga-lembaga lain.