DPD RI

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Sekitar ratusan orang perwakilan dari Forum Komunikasi Nasional (Forkomnas) Percepatan Daerah Otonom Baru (Forkomnas DOB) didampingi pimpinan serta anggota Komite I DPD RI mendatangi Kantor Staf Presiden (KSP) di Kompleks Istana Merdeka, pada Rabu (26/9/2018) lalu.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berpendapat bahwa daerah harus diperkuat untuk dapat menghadapi daya saing Indonesia dalam menghadapi iklim perdagangan internasional. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui pembangunan perekonomian di daerah, baik dari bidang pariwisata, perdagangan, pertanian, ataupun investasi.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komite II DPD RI lakukan rapat kerja dengan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman untuk membahas program kerja dari Kementerian Pertanian. Komite II berharap dengan adanya rapat kerja tersebut, kesejahteraan masyarakat petani dapat ditingkatkan melalui kemitraan antara DPD RI sebagai penyalur aspirasi masyarakat daerah dengan Kementerian Pertanian selaku regulator di bidang pertanian.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - DPD RI memberikan catatan kepada persiapan penyelenggaraan pemilu serentak 2019 kepada KPU dan Bawaslu. Hal tersebut terungkap pada Rapat Kerja (Raker) DPD RI dengan KPU RI dan Baswaslu RI membahas persiapan Pemilu 2019 di Jakarta, Senin (24/9/2018).

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komite II DPD RI melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) membahas inventarisasi materi penyusunan Pandangan DPD RI terhadap RUU Sumber Daya Air dengan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

BATAMTODAY.COM, Jakarta - DPD RI Desak pemerintah segera buka keran moratorium pemekaran daerah. Saat menerima audiensi Forum Komunikasi Nasional (Forkonas) Daerah Otonom Baru (DOB) dan Delegasi berbagai Kabupaten/kota calon pemekaran se-Indonesia. Di Ruang GBHN Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin (24/9/2018).

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menilai Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melanggar konstitusi terkait syarat calon anggota DPD RI.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Putusan MK Nomor 30/XVI/2018 berlaku kedepan atau tidak berlaku surut dan baru berlaku untuk Pemilu 2024. Hal tersebut tertuang dalam hasil rapat konsultasi antara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dengan MK yang dipimpin oleh Ketua MK, di Gedung MK, Rabu (19/9/2018).