DPD RI

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Badan Kehormatan (BK) DPD RI akan segera mencabut pemberhentian sementara Anggota DPD RI Maimanah Umar, Senaor asal Riau, setelah yang bersangkutan menyampaikan permohonan maaf ke media lokal dan nasional secara terbuka kepada konstituennya di daerah.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menandatangani Nota Kesepahaman Bersama yang bertujuan untuk mengimplementasikan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan (Hapsem) BPK RI terhadap laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah yang bersih, transparan dan berkualitas.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - DPD RI menggelar Sidang Paripurna ke-7 penutupan Masa Sidang II Tahun 2018-2019. Pada Sidang Paripurna kali ini, DPD RI menghimbau kepada pemerintah untuk tetap fokus bekerja menjaga keamanan dan kenyaman warga selama melaksanakan liburan natal dan tahun baru.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kabar dari Parlemen Senayan kembali menghangat, Senator asal Yogjakarta GKR Hemas dijatuhi hukuman diberhentikan sementara karena dinilai malas. Mantan Wakil Ketua DPD RI ini dinilai telah melanggar UU MD3, Tata Tertib DPD RI dan Kode Etik yang berlaku di DPD RI.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua,Papua Barat dan Aceh harus tetap dipertahankan dan dilanjutkan. Hal ini terungkap dalam pleno penetapan hasil pengawasan Komite 1 DPDRI tentang pelaksanaan UU Otsus Papua dan Papua Barat (UU 21/2001dan UU 35/2008) dan Otsus Aceh (UU 11/2006).

BATAMTODAY.COM, Manado - RUU Daerah Kepulauan merupakan bukti keberpihakan DPD RI terhadap Daerah Kepulauan untuk mengisi kekosongan hukum, dan upaya menghadirkan negara di Daerah Kepulauan.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komite II DPD RI menanggap keselamatan penerbangan saat ini masih dianggap sebagai pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh semua pihak di dunia penerbangan, terutama dari sisi regulator.

BATAMTODAY.COM, Natuna - Haripinto Tanuwidjaya, anggota DPD RI Dapil Kepri berjanji akan memperjuangkan keinginan para petani di Natuna kepada Pemerintah Pusat.