DPD RI

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kewenangan DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dapat diperkuat dengan politik hukum, bukan hanya dari politik perundang-undangan.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Senator DPD RI Asal Aceh, H. Fachrul Razi MIP, yang juga terpilih kembali menjadi anggota DPD RI periode 2019-2024, mengatakan bahwa munculnya beberapa nama-nama calon Ketua DPD RI dalam beberapa bulan terkahir di media massa penting untuk untuk dikritisi.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua DPD RI, Oesman Sapta, berharap agar anggota DPD RI terpilih periode 2019-2024 terus melanjutkan perjuangan kepentingan daerah yang telah diperjuangkan oleh anggota DPD RI periode sebelumnya. Kemakmuran daerah merupakan cita-cita yang harus diperjuangkan oleh setiap anggota DPD RI.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komite IV DPD RI akan menyerahkan hasil uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon Anggota BPK RI dalam Sidang Paripurna Luar Biasa DPD RI hari Rabu (18/9/2019).

BATAMTODAY.COM, Jakarta - DPD RI gelar Fit And Proper Test atau Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota BPK RI Periode 2019-2024. DPD RI menguji 62 calon anggota dan digelar selama dua hari dari tanggal 16-17 September 2019 di Gedung DPD RI Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin (16/9/2019).

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menerima predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian ke-13 kalinya berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

BATAMTODAY.COM, Batam - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI hadir sebagai salah satu lembaga legislatif yang mewakili aspirasi masyarakat dalam pembangunan dan kesejahteraan daerah. Maka, di awal reformasi, semangat itu kemudian diwujudkan dalam sistem desentralisasi dan otonomi daerah, yaitu suatu pilihan politik dalam pengelolaan NKRI di mana daerah harus menjadi aktor sentral dalam pengelolaan republik ini.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Komite I DPD RI Benny Rhamdani mengaku setuju bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak boleh dilemahkan dan harus diperkuat, tapi tetap harus dikritisi agar tidak ada standar ganda dan manipulatif dalam pemberantasan korupsi.