Nasional

BATAMTODAY.COM, Jakarta - PT PLN akan menunda penerapan tariff adjustment bagi pelanggan rumah tangga daya 1.300 Volt Ampere (VA) dan 2.200 VA hingga Desember 2015. Artinya, tidak ada rencana kenaikan tarif dasar listrik untuk pelanggan rumah tangga itu.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pelaksanaan tes untuk eks tenaga honorer kategori 2 (TH K-2) rencananya akan dilaksanakan mulai Agustus 2015 atau setelah Hari Raya Idul Fitri dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). Pemerintah memproyeksikan alokasi 30 ribu formasi untuk menggantikan formasi TH K-2 yang tidak terisi.

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyatakan, baru memeriksa 68 LKPD dari 542 pemerintah daerah (Pemda) yang baru diterima laporannya pada Semester II 2014.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan pembinaan dan memperbaiki catatan pembayaran yang sudah dilakukan dalam lima tahun terakhir untuk wajib pajak yang sudah memiliki NPWP dan menyampaikan secara teratur. April ini, Direktorat Jenderal Pajak akan mengumumkan wajib pajak yang masih menunggak pajak dalam lima tahun terakhir.

BATAMTODAY. COM, Jakarta - Pemerintah pusat dan daerah belum siap melaksanakan SAP (Sistem Akutansi Pemerintahan sehingga sangat lemah dalam sistem pengendalian internal (SPI).

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komisi III DPR yang membidangi hukum meminta Kapolda Kepulauan Riau (Kepri) Brigjen Pol Arman Depari meminta menuntaskan kasus pengoplosan beras impor Thailand dengan beras lokal dengan merk atau label tertentu yang marak di Kepri, karena akan merugikan konsumen dan merasahkan masyarakat.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) sepakat akan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak hotel maupun aparatur negara yang tidak menaati Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 06/2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Gonjang-ganjing Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) yang melarang aparatur pemerintah menggelar kegiatan di hotel, sudah berakhir. Pemerintah akhirnya tak melarang kegiatan pemerintahan dilaksanakan di luar kantor, asalkan selektif dan memenuhi kriteria yang ditetapkan.