Nasional

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Seluruh pejabat hubungan masyarakat (humas) di kementerian dan lembaga (K/L) diminta untuk memiliki dan memanfaatkan akun Twitter dalam menjalankan tugas kehumasannya. Pemanfaatan teknologi media sosial itu dinilai lebih efektif dalam menyampaikan pesan kepada publik.

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Pakar hukum tata negara Refly Harun berpendapat sebenarnya tidak perlu digulirkan hak angket sebagai buntut menyusul adanya RAPBD siluman versi DPRD DKI dan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (BPT) atau Ahok.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - MPR RI dan Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menyepakati penggunaan istilah "empat pilar" yang sebelumnya digugat ke MK dan diubah menjadi istilah Empat Konsensus Berbangsa dan Bernegara. Penggunaan istilah empat pilar tersebut bersifat final dan tidak lagi digugat secara hukum, termasuk MK sendiri.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan bahwa dirinya tidak akan memberikan grasi kepada pengedar narkoba yang dihukum mati meskipun mendapat protes dari sejumlah negara. Jokowi menegaskan, kedaulatan negara tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Mulai Minggu, 1 Maret 2015 kemarin, pemerintah telah menaikkan kembali harga bahan bakar minyak (BBM). Harga BBM jenis premium di luar Jawa - Bali naik dari Rp6.600 menjadi Rp6.800 per liter atau naik 200 rupiah.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pelaksanaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di lapangan diakui banyak masalah. Hal itu disampaikan langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), saat memimpin rapat terbatas mengenai pelaksanaan BPJS Kesehatan, di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (27/2/2015) siang.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Harga beras melambung tak terkendali. Operasi pasar yang dilakukan pemerintah dinilai tidak berdampak terhadap penurunan harga tersebut.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pegawai honorer kategori 2 (K2) yang memenuhi persyaratan tetapi belum lulus (eks K2) diberi kesempatan lagi untuk mengikuti tes menjadi PNS. Kebijakan ini diambil Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) setelah mencermati realiti di lapangan yang masih menyisakan persoalan.