Konflik Ahok vs DPRD DKI

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Pakar hukum tata negara Refly Harun berpendapat sebenarnya tidak perlu digulirkan hak angket sebagai buntut menyusul adanya RAPBD siluman versi DPRD DKI dan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (BPT) atau Ahok.

Jika masih belum ditemukan titik temu atau dinegosiasikan antara DPRD dan Gubenur DKI, maka pemerintah provinsi DKI bisa menggunakan besaran APBD seperti tahun tahun sebelumnya.

"Tak layak hak dibuat hak angket, tapi cukup dinego saja. Tapi Pemprov DKI bisa menggunakan anggaran tahun lalu, jika masih belum ditemukan titik temu dengan DPRD DKI, " ujar Refli Harun dalam dialog kenegaraan bertajuk 'Ahok vs DPRD DKI: Membongkar Dana Siluman APBD' di gedung DPD RI Jakarta, Rabu (4/3/2015. Pembicara lain senator dari Provinsi DKI AM Fatwa dan Sekjen FITRA Yenni Sucipto.

Menurut Refly, permasalahan DPRD dan Ahok dinilai bagaikan perseteruan Tom and Jerry yang tidak akan menemui titik akhir. Sebab persoalan kedua kubu tersebut sejatinya bukan persoalan sekedar hak angket, melainkan ada muatan politis yang kental. Jadi tidaklah mengherankan apabila sebanyak 106 anggota DPRD membubuhkan tandatangan sebegai bentuk dukungan hak
angket.

"Hak angket ini, bukan cuma soal anggaran saja. Tapi juga soal politik. Benar salah soal lain, kebetulan sekarang ada momentum APBD siluman. Jadi DPRD beranggapakan kapan Ahok bisa jatuh dalam kasus ini," kata Refly.

Lebih jauh kata Refly, gaya kepemimpinan Ahok yang sangat berbeda untuk memerangi 'permainan' dana siluman APBD sangat diperlukan di daerah lain.

"Saya dengar bukan hanya DPRD DKI saja yang begini. Tapi juga di seluruh Indonesia. Seringkali perselingkuhan terjadi antara eksekutif dengan DPRD. Sebab yang namanya konspirasi itu sulit diberantas, " kata Refly.

Refly mengakui tak banyak kepala daerah berani menghadapi gerombolan besar DPRD. Tapi Refly menilai Ahok tak memperdulikan itu semua. "Kalau ada kepala daerah yang tak takut kehilangan jabatan seperti dia (Ahok-red), pusing juga kita. Jadi apapun bisa dilabrak," ujarnya.

Refly mengatakan langkah yang berani DPRD DKI tersebut diakui Refly akan menimbulkan multiplier effect di daerah. Sebab ada keberanian kepala daerah untuk melawan para politisi di kalangan legislatif.

Hal senada dikatakan Fatwa. Sejak awal dilantik menjadi Gubernur DKI, Ahok telah berjanji atau berikrar ingin dikenang dalam sejarah sebagai Gubernur DKI seperti Gubernur DKI lagendaris Alm. Ali Sadikin melalui cara atau gayanya sendiri. Menurutnya Ahok sosok yang berani dan bersih, tapi etikanya lemah karena tidak bisa menahan emosi dan kurang santun pernyataannya di depan publik.

"Sebagai kepala daerah, Ahok seharusnya dapat meredam emosinya dan bicara hati-hati di ruang publik. Tapi itu soal lain, itu soal kepantasan saja. Yang penting dia ingin dikenang sejarah sebagai Gubernur DKI," ujarnya

Sementara Yenny Sucipto menegaskan untuk mengakhiri konflik antara DPRD dengan Ahok harus dilakukan penyelesaian secara uji publik oleh Kemendagri. Karena uji publik itu akan menyelesaiakan kegelisahan DPRD dan melibatkan publik untuk turut membantu menunjukkan keaslian RAPBD antara versi Ahok dengan DPRD DKI.

"Kalau penyelesaian dilakukan secara tertutup antara SKPD (Pemprov-red) dengan DPRD, maka dikhawatirkan akan terjadi penyelesaian secara transaksional," katanya.

Editor: Surya