Ekbis

BATAMTODAY.COM, Dabosingkep - Tingginya pungutan retribusi dan menurunnya minat pembeli di Pasar Dabosingkep yang baru saja ditempati oleh pedagang, membuat para pedagang di Pasar Dabosingkep meminta agar pungutan retribusi dikembalikan ke harga lama atau lebih rendah dari yang saat ini.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komisi IV DPR akan berjuang menggalang dukungan untuk menolak impor semua bahan baku pembuatan rokok seperti tembakau, kertas, cengkeh, dan sebagainya hingga nol persen.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) saat ini tengah melakukan penyelidikan terhadap dugaan kartel lintas negara angkutan peti kemas di Batam. Angkutan peti kemas di Batam saat ini dikendalikan oleh 9 perusahaan di Singapura.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua DPR Bidang Ekonomi dan Keuangan Taufik Kurniawan mengingatkan bahwa tujuan Undang-undang (UU Tax Amnesty secara makro untuk mengambil dana para pengusaha yang diparkir di luar negeri. Sayangnya, implementasi target tersebut telah melenceng dan malah menyasar rakyat yang rajin membayar pajak.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Undang-undang (UU) Tax Amnesty atau pengampunan pajak sudah keluar dari tujuan semula yang ingin menyasar aset-aset orang Indonesia super kaya yang berada di luar negeri. Bahkan UU itu telah menjadi momok dan meresahkan masyarakat, karena pada kenyataannya justru yang kini menjadi sasaran aparatur dirjen pajak adalah masyarakat di dalam negeri.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah tidak ingin mempersulit masyarakat yang ingin memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak. Termasuk pilihan dalam menggunakan hak untuk mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.

BATAMTODAY.COM, Batam - Meski berstatus sebagai perusahaan air minum swasta, peran PT Adhya Tirta Batam (ATB) di Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) tidak dapat dipandang sebelah mata. ATB cukup aktif pada organisasi yang menanungi sekitar 428 perusahaan air minum di Indonesia tersebut.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah telah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi ke-13, dengan fokus utama menghilangkan, menggabungkan dan mempercepat proses perizinan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).