BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Tim Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Provinsi Kepri, yang merekomendasikan sejumlah pejabat untuk diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Daerah atau Kepala OPD oleh Gubernur, harus bertanggung jawab dengan Kesalahan penempatan dan pengangkatan Kepala OPD yang dilakukan Gubernur Kepri.

Anggota DPRD Kepri, Rudia Chua mengatakan, dalam rekomendasi KASN juga telah disampaikan, agar menegur secara tertulis Tim Pansel TerbuKa JPTP Kepri, karena kurang cermat dalam melaksanakan seleksi administrasi dan tidak konsisten menyusun rekomendasi 3 nama terbaik, dari open bidding yang dilakukan, untuk masing-masing jabatan.

KASN juga menyatakan, pengangkatan atas nama Nilwan SSos sebagai Kepala Biro Humas, Protokoler dan Penghubung Provinsi Kepri dan Drs Ahmat Izhar sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan kesehatan Hewan Provinsi Kepri, juga perlu ditinjau kembali. Karena kedua pejabat tersebut, tidak masuk dalam tiga besar scoring nilai tertinggi untuk jabatan OPD yang diemban.

"Atas dasar itu, Panitia Seleksi JPTP Kepri yang dipimpin Akademisi dari berbagai Universitas itu, harus tanggung jawab dan menjelaskan pada publik, terkait adanya kesalahaan ini. Apakah memang hal itu kesalahan JPTP, atau ada yang diubah Sekda atau Gubernur dari rekomendasi JPTP ini," ujar Rudi Chua.

Hal yang sama juga dikatakan Pembina Lembaga Swadaya Masyarakat Kepri Corruption Watch (LSM-KCW) Kepri, Abdul Hamid. Selain menyoroti tanggung jawab, Tim Pansel JPTP, KCW juga meminta pertanggungjawaban, penggunaan dana APBD dalam pelaksanaan seleksi dan honor Tim Pansel JPTP Kepri yang dibentuk.

"Tim Pansel yang terdiri dari Akademisi bertitel Profesor dan Doktor dari berbagai Universitas yang menjadi anggota Tim Pansel ini, harus menjawab dan memberikan klarifikasi. Apakah memang rekomendasi mereka yang salah ke Gubernur atau Gubernur yang mengubah rekomendasi‎ Tim Pansel," ujar Abdul Hamid.

Karena penggunaan APBD atas nama profesianalisme tim dalam merekomendasikan Kepala OPD dalam open bidding Kepala OPD yang dilakukan, harus dipertangungjawabkan kepada masyarakat.

Mantan anggota Tim Pansel JPTP Kepri, Zamzami A Karim, yang dikonfirmasi dengan hasil rekomendasi KASN, atas kesalahan penempatan dan pelantikan sejumlah Kepala OPD Kepri, belum dapat memberikan jawaban saat dikonfimasi melalui ponselnya. Bahkan SMS yang dikirimkan BATAMTODAY.COM, juga belum ada jawaban.

Sebelumnya, dari hasil temuan KASN atas pelaksanaan pengangkatan JPT Kepala OPD di lingkungan Provinsi Kepri pada 7 November 2016 dan hasil seleksi open bidding JPT Provinsi Kepri yang dilakukan Pansel JPT, diduga terdapat manipulasi ‎pengangkatan dan penempatan sejumlah jabatan Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) di Provinsi Kepri yang tidak sesuai dengan aturan dan mekanisme UU yang berlaku.

Atas dasar itu, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menyurati Gubernur Provinsi Kepri, agar meninjau dan membatalkan pengangkatan seju‎mlah pejabat OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri tersebut.

Dari 4 item rekomendasi KASN, meminta agar membatalkan pengangkatan atas nama Syahrul Rizal, sebagai Staf Ahli Pemerintah Provinsi Kepri, karena pangkat dan jabatannya tidak memenuhi persyaratan.

"Pengangkatan atas nama Nilwan S.Sos, sebagai Kepala Biro Humas, Protokoler dan Penghubung Provinsi Kepri dan Drs Ahmat Izhar sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan kesehatan Hewan Provinsi Kepri, juga perlu ditinjau kembali. Karena kedua Pejabat tersebut tidak masuk dalam tiga besar scoring nilai tertinggi untuk jabatan tersebut," ujar Ketua KASN Pusat, Sofian Effendi dalam surat rekomendasinya.

Selain itu, KASN dalam temuannya juga meminta agar menegur secara tertulis Panitia Seleksi Terbuka JPT Pratama, Provinsi Kepri, karena kurang cermat dalam melaksnakan seleksi Administrasi dan tidak konsisten menyusun rekomendasi 3 nama terbaik dari open bidding yang dilakukan, untuk masing-masing jabatan.

Selain itu, KASN juga meminta agar menegur secara tertulis dan mengevaluasi konpetensi Kepala Badan Kepegawaiaan, Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Kepri, Firdaus, dalam mengelola kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.

Editor: Udin