Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

MPR Nilai Izin 1.928 Kapal Vietnam Masuki Perairan Indonesia Akal-akalan untuk Curi Ikan
Oleh : Surya
Kamis | 18-12-2014 | 17:05 WIB
mahyudin.jpg Honda-Batam
Wakil Ketua MPR dari Partai Golkar Mahyudin

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua MPR Mahyudin mendesak pemerintah untuk segera mengawasi 1.928 kapal ikan Vietnam yang mengajukan permohonan izin untuk masuk wilayah perairan Indonesia dengan alasan menghindari badai.

Jika alasan yang dikemukan oleh pemerintah Vietnam, bersifat kemanusiaan, pemerintah sebaiknya memberikan izin masuk perairan Indonesia.



"Tapi kalau alasannya hanya akal-akalan saja dan ditemukan pelanggaran dalam perjalanan, aparat harus menangkap kapal ikan tersebut, " ujar Mahyudin saat ditanya usai membuka peluncuran buku 'Laut Masa Depan Indonesia'karya Laksamana TNI (Purn) Bonar Simangunsong di gedung DPR Jakarta, Kamis (18/12/2014).

Mahyudin menambahkan, begitu masuk wilayah Indonesia, ribuan kapal tersebut harus diawasi. Mengingat banyaknya ribuan kapal ikan itu memasuki wilayah Indonesia, jika aparat TNI AL tak sanggup mengawasi, maka pemerintah dilarang memberikan izin kapal nelayan Vietnam itu memasuki wilayah Indonesia.

"Tapi jangan pesimistis, TNI AL kita punya kemampuan untuk menangkap kapal ikan asing seperti ketika berhasil menumpas pembajak di Somalia,"  katanya.

Mahyudin tidak setuju dengan aksi tembak di tempat bagi nelayan asing yang terbukti mencuri ikan di perairan Indonesia. Sebab bagaimanapun kapal nelayan itu hendaknya dibawa ke darat untuk diadili pelanggarannya. "Jika terbukti bersalah, baru boleh kapal itu ditenggelamkan," katanya.

Lebih jauh, Mahyudin menegaskan MPR menyambut positif upaya pemerintah membuat efek jera para pelanggar yang memasuki wilayah kelautan Indonesia. Tapi langkah penangkapan atau penenggelaman kapal ikan asing itu hendaknya dilakukan secara berkesinambungan, bukan untuk pencitraan.

"Jangan menenggelamkan kapal itu untuk pencitraan saja, tapi harus berkelanjutan. Sebab penenggelaman kapal sebelumnya diduga hasil tangkapan aparat di masa lalu. Itu yang harus dijawab pemerintah, " katanya.

Dalam sambutannya Mahyudin mengatakan kemaritiman Indonesia hendaknya menjadi suatu kesadaran semua pihak untuk dikelola dengan baik dan optimal, bervisi masa depan dan bertanggungjawab kepada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Karena itu bangsa Indonesia harus memiliki kesadaran untuk mewujudkan kedaulatan kemaritiman Indonesia.

"Kedaulatan itu sangat penting mengingat sebagai bangsa yang besar, kita harus menunjukkan kepada bangsa di dunia dengan penuh kehormatan, harga diri dan daya saing yang unggul. Inilah saat tepat bagi bangsa Indonesia untuk menyatukan asa, harap dan upaya menyusun kembali kejayaan peradaban bangsa dalam kemaritiman Nusantara, "katanya.

Ditegaskan politisi Partai Golkar, MPR mendorong pengelolaan kekayaan sumber daya alam Indonesia berdasarkan konstitusi dan mengelola karakteristik bangsa yang unggul.

"Karena sesungguhnya di laut kita menguntai persatuan dan kesatuan. Di laut kita merajut tujuan sama, di laut kita menemukan jatidiri bangsa dan di laut pula kita merangkai masa depan," ujarnya.

Editor : Surya