DPD RI

BATAMTODAY.COM, Batam - Sosialisasi 4 pilar kebangsaan terus dilakukan wakil rakyat. Tidak terkecuali anggota DPD/MPR RI asal Provinsi Kepri, Haripinto Tanuwidjaja.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Anggota MPR RI Hardi Selamat Hood menghimbau agar masayarakat tidak terjebak dalam polemik yang dapat memecah keutuhan bangsa dalam menyikapi kasus penistaan agama. Masyarakat diminta untuk dapat menahan diri guna menghindari pecahnya konflik pada skala yang lebih besar.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Komite III DPD RI Hardi Selamat Hood mengungkapkan, pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia melalui Batam dan Bintan melibatkan jaringan mafia yang bekerja secara terkoordinir.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah diminta lebih proaktif dan tegas untuk menuntaskan masalah perekaman e-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) kepada seluruh masyarakat Kepulauan Riau (Kepri), karena dokumen kependudukan tersebut sangat penting bagi masyarakat.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Anggota DPR RI Haripinto Tanuwidjaja mengatakan, Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai daerah perbatasan dengan beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam masih mengalami ketidakadilan dalam pembangunan.

BATAMTODAY.COM, Dabosingkep - Anggota DPD RI Haripinto Tanuwijaya menyampaikan, solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lingga adalah dengan memanfaatkan berbagai potensi yang saat ini sedang dikembangkan yaitu di bidang perikanan dan pertanian.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Senator Haripinto Tanuwidjaja membantah pengusaha etnis Tionghoa akan melakukan aksi menutup usahanya di Batam, apabila Peraturan Kepala (Perka) Badan Pengelola (BP) Batam yang mengatur tentang besaran tarif Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) yang baru, yang dinilai sangat tidak masuk akal dan sangat memberatkan masyarakat Batam, tidak dicabut atau direvisi.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Finalisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) diwarnai perdebatan atas pasal 7 yang mengatur tentang pihak-pihak yang memiliki kewajiban dalam menjalankan RUU ini.