Politik

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pengurus partai politik yang mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diminta legawa menerima putusan permohonan uji materi Pasal 128 huruf l Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut pemilu. MK dinilai punya alasan kuat mengabulkan permohonan uji materi itu.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Direktur Pencapresan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suhud Alynudin menyatakan nasib koalisi PKS-Gerindra jelang pendaftaran Pilpres 2019 ditentukan pada. Senin 30 Juli nanti. Hubungan koalisi yang dijalin kedua partai sejak Pilpres 2014 bisa kandas bila tidak ada kesepakatan soal capres-cawapres.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Direktur Pencapresan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suhud Aliyudin menuturkan partainya tengah merintis dibangunnya poros koalisi baru bila ada ketidaksepakatan dengan Partai Gerindra. PKS mengantisipasi ini dengan membangun poros koalisi keumatan.

BATAMRODAY.COM, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan merevisi Peraturan KPU terkait pencalonan perseorangan peserta Pemilu 2019 Anggota DPD RI.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah menandatangani Peraturan KPU (PKPU) tentang Kampanye Pemilu 2019 pada Kamis (26/7/2018). Dengan diundangkannya PKPU ini, maka pedoman pelaksanaan kampanye dari penyelenggara pemilu sudah resmi berlaku.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI merilis sebanyak 199 mantan terpidana korupsi di 11 provinsi, 93 kabupaten dan 12 kota di Indonesia, mendaftar dan mencalonkan diri sebagai Bakal calon Legislatif (Bacaleg) di DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi dan DPR Pusat.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihya Mahendra menilai pengurus partai politik (parpol) tetap bisa mencalonkan diri sebagai senator pada Pileg 2019. Sebab, putusan MK tak berlaku retroaktif atau berlaku surut pada Pemilu 2019, tapi berlaku di Pemilu 2024.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Sejak dimulainya masa perbaikan bagi 16 Partai politik untuk memperbaiki dokumen para bacelegnya pada Sabtu (21/7/2018) lalu, hingga saat ini, belum ada satu pun Parpol yang mengembalikan dokumen perbaikan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau.