Politik

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan, jumlah Daftar Pemilihan Sementara (DPS) Pemilu tahun 2019 Kepri sebanyak 1.397.416 pemilih. Jumlah tersebut merupakan hasil rekapitulasi dari tujuh Kabupaten/kota se Kepri.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan partainya siap menampung mantan Menteri Koordianator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli di Partai Gerindra, jika tidak mendapatkan perahu politik menuju Pilpres 2019.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Komisi Pemilihan Umum Tanjungpinang menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pemilu 2019 sebanyak 144.597 pemilih. Data tersebut berasal dari DPT Pilkada Wali Kota Tanjungpinang ditambah dengan jumlah pemilih pemula di pemilu 17 April 2019.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Politikus Partai Golkar Mukhamad Misbakhun pasang badan bagi Presiden Joko Widodo (Presiden Jokowi) dari kritik yang dilontarkan politikus muda Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Misbakhun bahkan melontarkan kritik pedas sebagai serangan balasan kepada kepala Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) PD itu.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang melaksanakan bimbingan teknis mekanisme pencalonan anggota DPRD untuk pemilu 2019.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Berkarya Priyo Budi Santoso mengatakan, akan ada politikus Partai Golkar lain, yang mengikuti langkah Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), bergabung dengan partai besutan Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto). Priyo berharap bergabungnya Titiek Soeharto bisa mendongkrak suara Partai Berkarya di Pemilu 2019.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Mantan politisi Partai Golkar yang kini Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Berkarya Priyo Budi Santoso mengatakan, akan ada politikus Partai Golkar lain, yang mengikuti langkah Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), bergabung dengan partai besutan Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto).

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum-HAM) mengembalikan draf PKPU pencalonan caleg yang memuat larangan mantan narapidana kasus korupsi kepada KPU.